Harapan Gibran untuk Indonesia: Demokrasi Perlu Ditata Lebih Baik

Jakarta, CNN Indonesia --

Gibran Rakabuming Raka berharap agar demokrasi di Indonesia ditata lebih baik agar hal yang terjadi pada dirinya tak terulang di masa depan.

"Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi karena demokrasi perlu ditata lebih baik," ujar Gibran melalui unggahan YouTube Wakil Presiden RI, Kamis (12/11).

Pernyataan ini merujuk kepada persoalan yang menyeret ijazah miliknya.

Gibran awalnya menyebut, keputusannya untuk mundur tidak berkaitan dengan ijazah. Bahkan, ia mengaku sudah menyerahkan seluruh dokumen pendidikannya ke pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ia berharap kejadian serupa tak lagi terjadi ke depannya.

"Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan. Saya berharap ke depan tidak ada hal seperti ini lagi," ungkapnya.

Selain penataan demokrasi, Gibran juga sempat menyampaikan harapan yang lain untuk Indonesia. Menurutnya, administrasi pemerintah juga harus semakin mampu memberikan kepastian.

"Administrasi pemerintah juga harus bisa semakin memberi kepastian karena masa depan Indonesia bukan hanya tentang siapa yang memimpin hari ini, tapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang akan memimpin esok hari," kata Gibran.

Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR hari ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Menindaklanjuti hal itu, MPR RI akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) besok untuk membahas jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran.

MPR RI memiliki waktu 60 hari hari untuk menunjuk Wakil Presiden baru.

[Gambas:Video CNN]

Sementara Prabowo juga telah menerima permohonan pengunduran diri Gibran.

"Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Prabowo dalam konferensi pers.

Prabowo memahami bahwa Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses-proses yang teratur, namun sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem di Indonesia.

Sehingga berdasarkan keputusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia.

"Banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita. berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi beliau," kata Prabowo.

(mou/isn)