Antalya -
Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Indonesia telah menyiapkan skema pembiayaan inovatif untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati. Salah satu skema yang diperkenalkan adalah kredit keanekaragaman hayati atau biodiversity credits yang membuka peluang keterlibatan investasi swasta dalam upaya konservasi.
Skema tersebut diperkenalkan Hashim dalam sesi tingkat tinggi bertajuk 'Innovative Financing for National Park and Biodiversity Conservation' di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), Antalya, Turki, Senin (9/11/2026). Hashim mengatakan Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies langka.
Menurut Hashim, diperlukan pembiayaan jangka panjang dengan melibatkan berbagai elemen strategis untuk memastikan kawasan alam Indonesia tetap terjaga bagi generasi mendatang.
"Ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa besar pembiayaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga seberapa luas alam yang dapat kita lindungi, berapa banyak spesies yang dapat kita selamatkan, dan berapa banyak masyarakat yang dapat kita berdayakan," ujar Hashim.
Hashim menjelaskan komitmen tersebut diwujudkan Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Satgas tersebut bertugas memimpin penyusunan rencana pendanaan konservasi jangka panjang. Rencana itu mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati merupakan dua krisis yang saling berkaitan. Jumhur menilai perlindungan ekosistem membutuhkan pembiayaan dalam skala besar yang tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah.
"Perlindungan ekosistem membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh melampaui anggaran publik. Karena itu, kita perlu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pembiayaan inovatif dan aksi terpadu yang menghubungkan pengelolaan bentang alam, ketahanan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati," kata Jumhur.
Sebagai landasan kebijakan, Indonesia mengembangkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025-2045. Strategi tersebut diselaraskan dengan Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF).
Lalu, kata Jumhur, pemerintah juga mengintegrasikan natural capital accounting atau akuntansi modal alam ke dalam perekonomian nasional. Langkah ini dilakukan agar keberlanjutan ekosistem menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi lintas sektor.
Ketiga, tata kelola transparan untuk membangun kepastian dan kepercayaan dalam setiap tahap implementasi. Prinsip ini juga diperlukan agar manfaat ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat yang berada di garis depan konservasi.
Di sisi lain, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki menyatakan Kementerian Kehutanan berkomitmen memperkuat tata kelola taman nasional melalui arsitektur pendanaan yang kredibel, reformasi regulasi, serta fleksibilitas keuangan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah transformasi badan layanan umum (BLU) pada empat taman nasional, yakni Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Transformasi tersebut diharapkan mendukung efektivitas pengelolaan di lapangan.
"Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan," tambah Rohmat.
Melalui sinergi pembiayaan inovatif dan tata kelola yang kuat, Indonesia optimistis upaya konservasi tidak hanya mampu melestarikan ekosistem dan spesies saat ini, tetapi juga menjamin kesejahteraan masyarakat bagi generasi mendatang.
(azh/rfs)
