Hasil Sidang Etik, Ahrie Sonta Terbukti Sadap Prabowo Secara Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia --

Eks Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik karena telah melakukan penyadapan secara ilegal.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan perbuatan itu dilakukan oleh Ahrie Sonta saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri.

"Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (10/11).

Dalam sidang ini, Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat 1 huruf c dan g tentang kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang kewajiban dalam etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b tentang larangan dalam etika kelembagaan.

Berdasarkan hasil persidangan, Isir menyebut Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menjatuhkan sanksi etika yakni perbuatan Ahrie dinyatakan tercela.

"Serta sanksi administratif Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri," tuturnya.

Adapun terhadap putusan itu, Isir mengatakan Ahrie telah menerimanya dan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding.

Bertindak sebagai Ketua Tim KKEP yakni Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko dan Wakil Ketua Tim KKEP Irjen Roma Hutajulu. Sementara bertugas sebagai anggota KKEP yakni Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, Irjen Rahmat Setiadi.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Selain Slamet, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Menurut temuan awal polisi, selain Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya. Seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

(fiq/agt)