JawaPos.com - Indonesia meluncurkan program REDD+ berbasis yurisdiksi. Tujuannya untuk menghasilkan kredit karbon hutan di bawah standar The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES. Program itu mencakup sembilan provinsi.
Merujuk keterangan resmi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pada Sabtu (21/11), program ART TREES didukung oleh LEAF Coalition dan melibatkan kemitraan publik-swasta global sebagai pembeli kredit karbon besar dengan harga premium.
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyampaikan, pengembangan karbon hutan diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat adat, dan komunitas lokal.
Menurut Rohmat, pasar karbon dan pembiayaan internasional bisa menjadi pelengkap pendanaan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut.
Termasuk diantaranya melalui pembayaran berbasis hasil, kerja sama pembangunan, filantropi, dan investasi swasta yang bertanggung jawab.
”Indonesia akan tetap mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil,” kata dia.
Adapun luas hutan di sembilan provinsi yang sudah diajukan masuk dalam Program REDD+ Yurisdiksi mencapai sekitar 38,6 juta hektare.
Angka itu setara dengan 40 persen dari total tutupan hutan nasional di Indonesia. Kemenhut berniat menggunakan dua pendekatan pengkreditan berdasarkan kondisi hutan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengungkapkan, empat provinsi yang terdiri atas Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jambi, dan Riau, akan mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.
Sementara lima provinsi lainnya yang terdiri atas Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan bakal menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation atau HFLD. Menurut Laksmi prinsip kedua pendekatan tersebut sederhana.