Jakarta -
PDIP mengatakan penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR RI terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah pilihan paling rasional. PDIP menyebut sudah ada dialog lintas fraksi di DPR terkait wacana itu.
"PDI Perjuangan melihat dari berbagai aspirasi dari para guru besar, dari civil society, kemudian juga dialog lintas fraksi itu sudah dilakukan. Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah PDIP, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).
Dia mengungkit putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Dia juga mengungkit soal putusan MK yang menyatakan tidak menemukan ijazah tingkat SMA Gibran.
"Terkait dengan keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 berkaitan dengan syarat usia, dan kemudian akrobat hukum terkait dengan syarat sekurang-kurangnya berijazah SMA, dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," katanya.
Dia mengatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Dia mengatakan saat ini menjadi momen penting bagi DPR untuk menggunakan haknya.
"Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sehingga ini menjadi suatu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujarnya.
Hak menyatakan pendapat sendiri merupakan salah satu hak yang dimiliki DPR. Hak tersebut dapat digunakan terhadap:
- Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sebagai informasi, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA atau sederajat yang digunakan Gibran saat mengurus surat penyetaraan pendidikan ke Kemendikbud pada 2019. MK menyatakan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, bukan ijazah.
Meski demikian, MK tidak menerima gugatan pemohon. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa hasil Pilpres.
Pada 30 Oktober, MA mengabulkan kasasi terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan suket tersebut tidak sah.
"Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya," demikian putusan nomor 742 K/TUN/2026 seperti dikutip dari situs resmi MA.
Putusan itu diketok oleh majelis hakim yang diketuai Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
(haf/haf)
