JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mengadukan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Keduanya dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Peneliti ICW Ibrahim mengatakan, pengaduan tersebut dilayangkan lantaran koalisi menilai DPR tidak transparan dalam menyampaikan dokumen rancangan undang-undang kepada masyarakat. Ia menilai, proses pengesahan RUU Perampasan Aset memperlihatkan adanya persoalan dalam tata cara pembentukan undang-undang di parlemen.
"Hari ini adalah bukti bahwasanya DPR mengabaikan aturan hukum yang mengatur dirinya sendiri terkait bagaimana rumusan undang-undang harus dibentuk dan dibuat," kata Ibrahim di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Dia menjelaskan, pengaduan kepada MKD merupakan tindak lanjut atas somasi yang sebelumnya telah dilayangkan kepada DPR. Somasi tersebut dinilai telah jatuh tempo pada 16 November 2026, sehingga pihaknya memutuskan meneruskan persoalan itu melalui mekanisme etik di DPR.
"Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset," tegasnya.
Menurut Ibrahim, kewajiban menyebarluaskan rancangan undang-undang telah diatur dalam ketentuan hukum. Namun, hingga RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang, pihaknya mengaku belum menemukan dokumen tersebut dipublikasikan melalui situs resmi DPR.
Ibrahim memastikan, pengaduan yang disampaikan koalisi telah diterima oleh sekretariat MKD dan memperoleh nomor laporan. Pihaknya berharap lembaga etik DPR tersebut segera memproses aduan sekaligus menjatuhkan sanksi apabila dugaan pelanggaran terbukti.
Lebih lanjut, dia mempertanyakan bahwa DPR, khususnya Komisi III, telah melibatkan masyarakat secara terbuka dalam pembahasan regulasi tersebut. Menurutnya, banyaknya kelompok masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak otomatis menunjukkan partisipasi publik yang bermakna.
"Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik," ungkapnya.
Ibrahim pun menilai, pembahasan yang dilakukan tanpa keterbukaan draf undang-undang tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memahami substansi aturan. Dia menyebut diskusi dalam RDPU tidak akan efektif apabila publik tidak memiliki dokumen yang dapat dipelajari dan dikritisi.
Selain persoalan transparansi, Ibrahim membeberkan sejumlah substansi yang dinilai bermasalah dalam UU Perampasan Aset. Salah satunya adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau penambahan kekayaan secara tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.
Menurut dia, ketentuan tersebut penting untuk membantu penegak hukum menindak pelaku korupsi yang mengalami peningkatan kekayaan secara tidak wajar. Ia menegaskan, DPR mengabaikan masukan KPK yang sebelumnya meminta agar norma illicit enrichment dimasukkan dalam regulasi tersebut.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan potensi tidak terpulihkannya kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang terjadi pada masa lalu. Ibrahim menilai, pengaturan dalam undang-undang yang baru disahkan tersebut tidak memberikan kepastian bahwa aset hasil tindak pidana dari kasus-kasus sebelumnya dapat dipulihkan.
"Artinya kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa lalu seperti kasus-kasus yang sudah di-publish kepada publik dan kerugian-kerugian keuangan negara yang tercatat sampai dengan detik ini itu tidak akan bisa dipulihkan dengan undang-undang ini," tuturnya.
ICW juga menyoroti pengaturan mengenai kelembagaan yang menangani perampasan aset. Ibrahim mempersoalkan rencana pembentukan badan melalui Peraturan Presiden (Perpres), seharusnya perlu menjadi pembahasan terbuka karena menyangkut independensi serta tata kelola kelembagaan.