JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut menyusul mencuatnya isu dugaan konflik kepentingan yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad dalam proyek di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) senilai Rp 14,7 miliar.
Evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari praktik korupsi. KPK mengingatkan, pengawasan tidak boleh hanya berfokus pada pelaksanaan proyek, tetapi harus dimulai sejak proses perencanaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana korupsi.
Menurutnya, berbagai bentuk penyimpangan dapat terjadi dalam proses tersebut. Praktiknya bukan hanya berupa transaksi suap, melainkan juga dugaan benturan kepentingan hingga pemberian imbalan atau kickback dari pihak swasta.
"Hal ini juga terkonfirmasi dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, misalnya di perkara BNPB. Kita melihat berbagai modus korupsi di pengadaan barang dan jasa tidak hanya soal suap, tapi juga masuk ke dugaan konflik kepentingan," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11).
Dia menjelaskan, potensi penyimpangan dalam sektor pengadaan juga tercermin dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK. Survei tersebut menunjukkan masih terdapat sejumlah kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dengan tingkat risiko korupsi yang tinggi.
"Di sini KPK juga meng-capture bahwa memang di sejumlah kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya suatu tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa," ucapnya.
Karena itu, KPK mendorong setiap instansi pemerintah tidak menunggu munculnya persoalan untuk melakukan pembenahan. Pemeriksaan terhadap proses pengadaan perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari penentuan kebutuhan hingga realisasi anggaran.
"Tidak hanya di fase pelaksanaan saja, tapi evaluasi ini juga penting dilakukan sejak awal, sejak perencanaan, sejak analisis kebutuhan, sejak plotting anggaran," jelasnya.
Budi menekankan, tahapan perencanaan menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proyek yang akan dikerjakan benar-benar diperlukan oleh kementerian atau lembaga bersangkutan. Dengan demikian, anggaran negara dapat digunakan secara tepat sasaran dan tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan.