JawaPos.com - Imigrasi mencegah keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia. Keduanya semula mengaku hendak berlibur ke Thailand melalui Singapura, tetapi hasil pemeriksaan menunjukkan tujuan sebenarnya adalah Rusia.
Pencegahan dilakukan petugas Kantor Imigrasi Juanda pada Rabu (18/11). Kedua WNI tersebut diketahui mendapat tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan di Rusia melalui media sosial Facebook.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto mengatakan, petugas mencurigai keterangan perjalanan kedua calon penumpang karena ditemukan sejumlah ketidaksesuaian. Salah satunya adalah riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026.
"Kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukan riwayat pembatalan tiket perjalanan pada 7 November 2026," kata Agus.
Dalam pemeriksaan lanjutan, petugas menemukan indikasi bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada keduanya berkaitan dengan aktivitas militer. Tawaran tersebut diduga merupakan bagian dari perekrutan tentara bayaran untuk dikirim ke Rusia.
"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama 10 hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," kata Agus.
Atas temuan tersebut, petugas menunda keberangkatan keduanya melalui mekanisme Not Ok to Board (NOTB). Kedua WNI itu kemudian diserahkan kepada Satuan Tugas Pengamanan (Satgas PAM) dan selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar. Terlebih, tawaran tersebut disebarkan melalui media sosial tanpa kejelasan perusahaan dan jenis pekerjaan.
"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risiko bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tetapi juga kehilangan nyawa," katanya.