Antalya -
Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-33 (COP33) pada 2028. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai peluang tersebut juga menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, mengatakan peluang Indonesia menjadi tuan rumah COP33 sempat dibahas dalam pertemuan dengan delegasi China. Dalam pertemuan tersebut, pihak China turut menanyakan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi iklim dunia itu.
"Tadi kita barusan kita ketemu sama China sama Pak Menteri kita emang bener dia juga tanya Indonesia katanya untuk COP33, itu tahun berapa? Tahun 2028, nah bulan apa? November," kata Ary dalam media briefing di COP31 Turki, Sabtu (14/11/2026).
Menjadi tuan rumah COP33 merupakan kesempatan bagus bagi Indonesia. Namun, Indonesia juga harus mempertimbangkan kemampuan untuk menyelenggarakan konferensi berskala internasional tersebut dengan baik, karena di tahun 2028 Indonesia juga akan memasuki tahun politik.
Pasalnya, penyelenggaraan COP membutuhkan persiapan besar. Terlebih, negara-negara di kawasan Asia lainnya juga menunjukkan ketertarikan untuk menjadi tuan rumah.
"Itu jadi berat buat kita, iya (kesempatan bagus), tapi kalau kita kemudian nggak bisa jadi tuan rumah yang bagus juga kan ini kan terlalu riskan buat kita," ujarnya.
Ary mengungkapkan China ternyata memiliki rencana serupa untuk menjadi tuan rumah COP33. Namun, negara tersebut juga mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk agenda politik dalam negeri.
Menurut Ary, pemilihan tuan rumah COP33 menjadi tantangan tersendiri karena kawasan Asia menjadi salah satu kandidat lokasi penyelenggaraan. Sejumlah negara, seperti India dan Korea Selatan, juga telah menanyakan peluang tersebut kepada Indonesia.
"Jadi emang kita hindari, memang jadi challenge itu kan pilihannya Asia nah belum muncul sebelumnya India, Korea ketemu kita, dia juga nanya," jelasnya.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, Yulia Suryanti, menambahkan Korea Selatan sebelumnya juga pernah menunjukkan keinginan untuk menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim tersebut.
"Soalnya Korea saya ingat di tahun sebelumnya mulanya kan Korea pengen jadi host," kata Yulia.
Sementara itu, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim KLH/BPLH, Irawan Asaad, mengingatkan besarnya kebutuhan logistik untuk menyelenggarakan COP. Menurutnya, Indonesia harus mampu mengakomodasi kedatangan puluhan ribu hingga sekitar 100 ribu orang dari berbagai negara.
"Anda bisa bayangkan mendatangkan 100 ribu orang ke negara Anda, mereka minta ke mana ke Indonesia, misal mereka minta Bali 100 ribu orang mau datang ke negara kita, semuanya diurus 168 negara kita harus urus dia punya akreditasi," ujar Irawan.
(azh/rfs)
