Produsen Pupuk Indonesia (APPI) membeberkan tantangan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan dan harga, tetapi juga ketimpangan lokasi sumber gas dengan pusat permintaan serta keterbatasan infrastruktur distribusi.
Ketua Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI) Nugroho Christijanto menuturkan secara nasional kemampuan pasokan gas sebenarnya berpotensi mencukupi kebutuhan. Namun, sumber gas yang tersebar di berbagai wilayah menjadi tantangan untuk menyalurkannya kepada industri. Kondisi tersebut membuat sejumlah sektor belum menerima gas sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
“Bagi kami di industri pupuk, beberapa sudah terjadi. Saya ambil contoh misalnya kalau di pupuk kita yang ada di Aceh. Sumber gasnya itu tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Dan kalau itu tidak terpenuhi sesuai alokasinya” kata Nugroho dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).
Menurut dia, pasokan di bawah kebutuhan teknis dapat meningkatkan konsumsi energi pabrik amonia, menekan efisiensi, hingga memengaruhi daya saing produk. Kasus serupa juga pernah terjadi pada sejumlah anggota APPI di Jawa Timur.
Selain ketersediaan, Nugroho menilai harga gas yang kompetitif juga penting untuk menjaga keberlangsungan industri. Menurut dia, harga yang murah tidak akan memberikan manfaat optimal apabila pasokannya tidak tersedia. Dengan demikian, kepastian alokasi, harga kompetitif, infrastruktur distribusi, akses pasokan, serta dukungan kebijakan perlu berjalan beriringan agar kebutuhan gas industri dapat terpenuhi.
“Kita dapat harga murah tapi kalau barangnya nggak tersedia juga nggak ada artinya gitu ya. Jadi lima hal yang tadi saya sampaikan itu secara apa ya, secara simultan itu memberikan efek terkait dengan keberlangsungan industri ini ke depan,” jelasnya.
Nugroho juga mengakui industri tidak bisa meminta pemerintah mengalokasikan HGBT untuk semua industri pupuk atau perusahaan pupuk di bawah APPI, namun hanya perusahaan dengan teknologi tua yang menerima harga gas murah tersebut. Hal ini dikarenakan pabrik yang sudah memiliki teknologi terbaru rata-rata didesain dengan konsumsi gas yang lebih efisien.
“Yang pabrik-pabrik tua ini yang mendapatkan HGBT tadi itu. Karena ujung-ujungnya kan nanti secara keseluruhan itu akan tadi, kita harus mampu semuanya menyediakan pupuk untuk mendukung pertanian ini tadi. Nah, kalau tidak dijembatani dengan HGBT yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada industri pupuk, nah tentunya nanti harga pupuk menjadi tidak kompetitif,” jelasnya.
Nugroho juga menjelaskan APPI mendukung pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan domestic market obligation (DMO). Menurut dia, alokasi minimal 25 persen secara neraca nasional berpotensi dipenuhi, tetapi pelaksanaannya harus memperhitungkan lokasi sumber gas dan ketersediaan infrastruktur distribusi.
“Kita cukup merasa senang begitu ya bahwa pada akhirnya nanti akan mungkin dikenalkan istilah yang namanya domestic market obligation 25 persen minimum,” ujarnya.
Dia menilai, penetapan DMO tidak cukup hanya menghitung porsi produksi gas nasional. Pemerintah juga perlu memastikan gas tersebut dapat disalurkan hingga ke industri yang membutuhkan.
”Tapi yang kembali lagi, kalau kita melihat faktanya hari ini gitu, kalau sumber-sumber gas itu ternyata banyak di remote area, ya toh, terus kemudian kapasitas lifting-nya yang di remote area tadi besar, DMO yang besar tadi nggak ada maknanya. Karena tidak bisa sampai ke industri penggunanya. Kecuali infrastruktur untuk menyalurkan itu tersedia,” terangnya.
Kemenperin Klaim HGBT Beri Dampak Ekonomi Rp 592,89 T
Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mengatakan kebijakan HGBT membuat penjualan produk industri penerima HBGT meningkat dan akhirnya meningkatkan penerimaan pajak. Dia menuturkan kebijakan HGBT memberikan dampak ekonomi positif sebesar Rp 592,89 triliun selama periode 2020–2025.
“Nahg kita menghitung di sini dampak positif dari HGBT terhadap sektor industri adalah sebesar Rp 592,89 triliun dari tahun 2020 hingga 2025,” tuturnya.
Nilai tersebut terdiri dari peningkatan penjualan industri sebesar Rp 351,98 triliun, penerimaan pajak Rp 38,3 triliun, investasi Rp 158,64 triliun, serta penghematan subsidi pupuk Rp 43,93 triliun.
Bimo mengatakan, ketersediaan gas sebenarnya masih didukung oleh sejumlah sumber pasokan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan pipa dan fasilitas distribusi membuat gas dari wilayah tertentu belum dapat disalurkan secara optimal ke kawasan industri.
Dengan demikian itu, Kemenperin menilai kebijakan gas untuk industri perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan sumber gas, tetapi juga kepastian alokasi, harga, serta kesiapan infrastruktur agar kebutuhan industri dapat terpenuhi.
Dia juga menyebutkan Kemenperin mendorong agar kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) semakin berpihak kepada kebutuhan industri. Kemenperin juga mengusulkan agar sektor industri memperoleh prioritas yang lebih baik dalam alokasi gas bumi.
”Bagaimana kita membuat HGBT ini pro industri, karena kepentingan HGBT ini tidak hanya untuk industri saja kan kalau di dalam Permen-nya Pak ya, kan ada yang istilahnya sektor yang prioritas. Nah ini coba kita perbaiki di sini. Prioritas itu bukan berdasarkan urutan, selama ini kan urutan, ini nggak, semuanya prioritas gitu. Jadi entah itu sektor listrik, sektor pupuk, sektor industri ya, pupuk industri, dan sektor yang lain itu sebetulnya setara,” jelasnya.
Kenaikan Harga Gas USD 1 per MMBTU Bisa Tambah Beban Subsidi Pupuk Rp 2,2 T
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus menyoroti perubahan harga gas dapat berpengaruh terhadap biaya produksi industri pupuk dan pada akhirnya berdampak pada kebutuhan subsidi pemerintah.
Heri membeberkan kenaikan harga gas sebesar USD 1 per MMBTU berpotensi menambah beban subsidi pupuk hingga Rp 2,2 triliun. Alternatifnya, kenaikan tersebut dapat berdampak pada pengurangan kuota pupuk bersubsidi sekitar 600 ribu ton.
“Bagi di sektor pangan, ini ada penelitian bahwa kalau ada kenaikan harga gas misalnya USD 1 per MMBTU, ini akan meningkatkan atau akan menambah beban subsidi (fiskal) sebesar Rp 2,2 triliun gitu. Jadi jangan sampai naik ya. Atau kalau diekuivalenkan, ini akan menurunkan kuota pupuk bersubsidi sebesar 0,6 juta ton,” terangnya.
Dia menilai, ketersediaan gas, harga, dan distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri. Ketika pasokan terbatas atau harga meningkat, utilisasi pabrik dapat turun dan biaya produksi bertambah. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi harga produk serta beban yang harus ditanggung pemerintah.
”Jadi implikasinya cukup banyak. Nah, kemudian juga dampak berantai. Jadi jika industri meneruskan kenaikan biaya mereka pada harga jual, nah tadi tentunya harga output-nya akan meningkat dan daya saingnya akan menurun,” imbuhnya.