Liputan6.com, Jakarta - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan kolaborasi lintas sektor melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) membantu pemerintah daerah mengambil langkah pengendalian inflasi dengan cepat. Sinergi tersebut turut menjaga inflasi Banyuwangi tetap terkendali.
Pada September 2026, inflasi tahunan Banyuwangi tercatat sebesar 2,69 persen. Angka ini menjadi yang terendah di Jawa Timur, di bawah inflasi provinsi sebesar 3,33 persen dan inflasi nasional sebesar 3,28 persen.
“Ini adalah hasil kinerja superteam, kerja kolaboratif lintas sektor mulai dari hulu hingga hilir, kelancaran distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menjaga inflasi daerah,” kata Ipuk, Kamis (5/11/2026).
Untuk memperkuat upaya tersebut, Banyuwangi rutin menggelar forum high level meeting (HLM). Salah satunya berlangsung di Pendopo Sabha Swagata, Banyuwangi, Jumat (30/10/2026), dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan TPID.
Mereka antara lain Kepala Bank Indonesia Jember Iqbal Reza Nugraha, Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam, serta perwakilan Pertamina.
Forum itu juga diisi kegiatan capacity building untuk memperkuat kinerja TPID. Sejumlah narasumber hadir, yakni perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Zulfirman Basir, Asesor TPID Award sekaligus Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. Muhammad Handry Imansyah, serta akademisi Universitas Jember dan Sekretaris ISEI Jember Dr. Yulia Indrawati.
Zulfirman mengatakan Banyuwangi menempati peringkat keenam nasional pada 2025 untuk kategori kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan nilai relatif 97,08 persen. Menurut dia, Banyuwangi meraih nilai maksimal dalam aspek koordinasi rutin melalui HLM dan rapat koordinasi, serta kegiatan capacity building.
Ipuk mengatakan Pemkab Banyuwangi akan terus memperkuat kolaborasi dan kinerja TPID. Dia berharap forum tersebut dapat mendorong koordinasi yang lebih baik dan memastikan program pengendalian inflasi memberikan hasil terukur.
“Forum ini momentum kita semua untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan semua program pengendalian inflasi berdampak terukur,” kata Ipuk.
Pemkab Banyuwangi juga akan memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Upaya ini didukung anggaran APBD serta sinergi dengan Satgas Pangan.
Ipuk menambahkan, pemerintah daerah akan memastikan berbagai inovasi pengendalian inflasi terlaksana dengan indikator yang jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Harapannya, harga bahan pokok tetap stabil, daya beli masyarakat terjaga, serta inflasi Banyuwangi tetap berada dalam sasaran target nasional,” ujarnya.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
