Jakarta -
Istana menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mundur. Selain itu, DPR memulai proses pengusulan Hak Menyatakan Pendapat sebagai awal pemakzulan. Lalu bagaimana tahapan jika Gibran mundur atau dimakzulkan?
Dirangkum detikcom, Rabu (11/11/2026), polemik jabatan Wapres Gibran mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA di luar negeri yang digunakan Gibran saat mengurus suket penyetaraan pendidikan untuk mendaftar cawapres. Meski amar putusannya tidak menerima gugatan, isi pertimbangan MK itu memunculkan desakan agar Gibran mundur atau dimakzulkan.
Desakan untuk mundur atau pemakzulan semakin menguat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan, yang pada pokoknya menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. DPR pun langsung memulai proses usulan hak menyatakan pendapat sebagai awal proses pemakzulan.
Berdasarkan UUD 1945, ada perbedaan tahapan jika Gibran mundur atau berhenti sendiri dengan tahapan pemakzulan atau diberhentikan. Berikut tahapannya:
Tahapan Jika Gibran Mundur
- Gibran mundur
- Kursi Wapres kosong
- Selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden baru (Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 46 ayat 1 UU MD3)
- Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR (Pasal 46 ayat 2 UU MD3)
- Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden (Pasal 46 ayat 3 UU MD3)
- Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan (Pasal 46 ayat 4 UU MD3)
- Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden (Pasal 46 ayat 5 UU MD3)
- Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3)
- Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden (Pasal 46 ayat (7) UU MD3)
- MPR melantik Wakil Presiden terpilih (Pasal 47 ayat 1 UU MD3).
Tahapan Jika Gibran Dimakzulkan
- DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas dugaan Wapres melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat (pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3)
- Usulan Hak Menyatakan Pendapat diajukan minimal 25 anggota DPR (Pasal 210 ayat 1 UU MD3)
- Jika usulan Hak Menyatakan Pendapat disetujui dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota DPR, maka akan dibentuk panitia khusus (pasal 212 ayat 2 UU MD3)
- Pansus bekerja paling lama 60 hari, lalu DPR menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap laporan pansus (Pasal 213 UU MD3)
- Jika laporan pansus yang menyatakan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres diterima, maka DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi (Pasal 214 ayat 3 UU MD3)
- Jika MK memutuskan pendapat DPR tersebut terbukti, maka DPR akan menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Wapres ke MPR (Pasal 215 ayat 1 UU MD3 dan Pasal 7B ayat 5 UUD 1945)
- MPR menggelar sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan tersebut (Pasal 37 ayat 1 UU MD3)
- Pimpinan MPR mengundang Wapres untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya (Pasal 38 ayat 1 UU MD3)
- Jika Wapres tidak hadir, MPR tetap mengambil keputusan terkait usul pemberhentian Wapres (Pasal 38 ayat 2 UU MD3)
- Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Wapres diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (Pasal 38 ayat 3 UU MD3)
- Jika usulan pemberhentian disetujui, maka kursi Wapres akan kosong dan berlaku proses pengisian jabatan sebagaimana telah dijelaskan dalam tahapan yang terjadi jika kursi Wapres kosong akibat Gibran mundur.
(haf/haf)
