JawaPos.com - Proses etik terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses patut diapresiasi. Menurut pemerhati isu-isu kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution menunjukkan bahwa Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri sudah bekerja dengan baik.
”Dengan pelaksanaan terkait tersangka ASN (Ahrie Sonta), Polri layak diapresiasi karena dilakukan secara cepat,” kata Bambang saat dihubungi pada Sabtu (14/11).
Menurut Bambang, proses etik maupun proses hukum terhadap tersangka kasus dugaan penyadapan dan ilegal akses tersebut masih berjalan wajar dan normal. Terkait dengan belum ditunjukkannya potret para tersangka mengenakan pakaian tahanan, dia menilai hal itu bukan persoalan yang substantif. Terpenting, proses hukum terus berjalan.
"Masih dalam proses yang wajar. Soal foto dan lain-lain itu soal cara berkomunikasi saja, yang tidak terlalu substantif dengan proses sidang etiknya itu sendiri,” kata dia.
Sesuai dengan Perpol Nomor 7 tahun 2022, persisnya Pasal 58 ayat (1), Bambang menyampaikan bahwa sidang KKEP Polri dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP. Pasal 58 ayat (2) mengatur waktu dan tempat pelaksanaan Sidang KKEP Polri diberitahukan secara tertulis oleh Sekretariat KKEP paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.
”Artinya sampai saat ini (proses etik juga) masih normatif,” terang Bambang.
Sebelumnya, majelis sidang KKEP Polri telah memutus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta pada Selasa malam (10/11). Pekan depan, Polri akan menyidangkan tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses lainnya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa jadwal sidang berikutnya akan disampaikan kepada publik secara terbuka. Dia memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi oleh instansinya dalam setiap proses yang berjalan terhadap para jenderal Polri tersebut.
”Kaitan sama jadwal (sidang etik berikutnya), nanti akan kami sampaikan setidak-tidaknya di minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” kata dia kepada awak media.
