Jakarta -
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait illegal access dan penyadapan.
Lanjutkan dari posisi terakhir
Majelis KEPP menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Eko Hadi Santoso karena terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait penyadapan ilegal.
Jakarta -
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan jahat terkait illegal access dan penyadapan.
"Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access, berupa melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Eko Hadi terbukti melanggar sejumlah pasal. Polri juga telah memeriksa sembilan saksi dalam sidang etik tersebut.
"Maka pasal yang dilanggar adalah Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 1 ayat (1) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (1), dan/atau Pasal 8 huruf c, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan/atau Pasal 10 ayat (1) huruf f, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 11 ayat (1) huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," katanya.
Sebagai informasi, Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (3/11). Selain Eko, dua perwira tinggi lainnya juga dijerat status tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Ahrie Sonta (AS).
Dalam perkembangannya, penyidik kemudian menetapkan Irjen Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka baru. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut bahwa para tersangka terindikasi menyadap Presiden Prabowo.
"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," kata Komjen Asep Safrudin saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).
Selain menyasar Prabowo, para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap tokoh politik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep.
(lir/maa)
Memuat komentar…
Komentar gagal dimuat.
Tidak ada berita yang cocok dengan “”.
Terlalu banyak pencarian. Coba lagi dalam satu menit.
Kata kunci maksimal 100 karakter.
Pencarian gagal. Periksa koneksi lalu coba lagi.
Ketik minimal 2 huruf untuk mulai mencari.