Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Jaksa Akan Hadirkan 200 Saksi di Sidang Silmy Karim

Sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan terdakwa mantan Wamen Imipas Silmy Karim memasuki tahap pembuktian.

Detik 3 menit baca 0 komentar
Jaksa Akan Hadirkan 200 Saksi di Sidang Silmy Karim
Foto: Detik

Jakarta -

Sidang kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan terdakwa mantan Wamen Imipas Silmy Karim memasuki tahap pembuktian. Jaksa KPK akan menghadirkan 200 orang saksi.

"Penuntut umum akan menghadirkan saksi lebih kurang sebanyak 200 orang saksi dan keterangan saksi ini akan didukung oleh alat bukti berupa surat dan atau dokumen, dan barang bukti elektronik berupa chatting WhatsApp antara para terdakwa dan saksi yang ada kaitan dengan perbuatan dari para terdakwa," kata jaksa saat membacakan opening statement di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Jaksa mengatakan para saksi akan dihadirkan untuk membuktikan peran Silmy dan terdakwa lain. Jaksa mengatakan akan membuktikan surat dakwaan terhadap Silmy.

"Selanjutnya membuktikan peranan masing-masing terdakwa sehingga membuktikan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum terhadap masing-masing terdakwa," ujar jaksa.

Pengacara Silmy, Dodi S Abdulkadir, mengatakan Silmy baru menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada 4 Januari 2023 hingga 20 Oktober 2024 dan sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 21 Oktober 2024 hingga 4 Juni 2026. Dia menegaskan Silmy bukan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, sehingga tidak memiliki kewenangan di bidang keimigrasian sebelum 4 Januari 2023.

"Kami akan membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdakwa tidak pernah menerima uang. Pada masa terdakwa menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, pemberian persetujuan izin tinggal sepenuhnya didasarkan pada proses administrasi, bukan pada adanya uang," ujarnya.

Dodi mengatakan tak ada perintah dari Silmy untuk melakukan pemerasan sesuai dalam dakwaan jaksa. Dia mengatakan akan ada 25 saksi dan ahli meringankan yang akan dihadirkan dalam persidangan.

"Sekurang-kurangnya saksi meringankan 15 orang dan ahli 10 orang," ujar Dodi.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa memeras pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA total senilai Rp 168,9 miliar. Jaksa mengatakan Silmy menerima bagian Rp 1,2 miliar.

Jaksa mengatakan pemerasan dilakukan Silmy bersama-sama mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa dengan cara mempersulit atau memperlambat proses penerbitan atau tidak menerbitkan dokumen kepada pemohon surat atau dokumen keimigrasian, berupa izin tinggal kunjungan, izin tinggal kunjungan dalam keadaan terpaksa, izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, izin tinggal terbatas atau Itas, izin tinggal tetap atau Itap, dan termasuk perubahan administrasi alih status, altus," kata jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10).

Jaksa mengatakan perbuatan ini juga memperkaya orang lain, yakni memperkaya mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta. Lalu, memperkaya mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769.

Kemudian, memperkaya mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862. Lalu, memperkaya mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi senilai Rp 16.307.366.374 dan mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah senilai Rp 50.965.111.560.

"Serta para pemohon dokumen keimigrasian atau pemohon alih status lainnya, agar bersedia memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri di luar dari kehendaknya, yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 168.972.869.901," ujar jaksa.

Selain itu, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengatakan gratifikasi itu terdiri atas uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar.

(mib/haf)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.