Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Jalan Nasional di Aceh Sudah 100% Berfungsi, Jalan Daerah 94%

Perbaikan infrastruktur jalan terdampak bencana di Aceh terus dikebut. #newsupdate #update #news #text

Kumparan 4 menit baca 0 komentar
Jalan Nasional di Aceh Sudah 100% Berfungsi, Jalan Daerah 94%
Foto: Kumparan

Perbaikan infrastruktur jalan terdampak bencana di Aceh terus dikebut. Hingga 18 November 2026, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah telah kembali fungsional atau mencapai 94,32 persen. Sementara seluruh 46 ruas jalan nasional yang terdampak juga sudah kembali dapat dilalui masyarakat.

Pemulihan tersebut turut mencakup infrastruktur jembatan. Sebanyak 23 dari 23 jembatan nasional terdampak telah kembali fungsional. Adapun untuk jembatan daerah, 386 dari 655 unit atau 58,93 persen telah kembali berfungsi.

Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil percepatan penanganan infrastruktur sejak masa tanggap darurat bencana.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa status operasional 100 persen pada jalan nasional bukan berarti seluruh pekerjaan konstruksi permanen telah rampung.

"Jadi, kadang-kadang ada salah paham; yang dimaksud 100 persen bukan berarti 100 persen konstruksi selesai, tapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa digunakan," ujar Safrizal dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11).

Menurut Safrizal, sebagian akses jalan sudah kembali tersambung meskipun masih menggunakan jembatan darurat. Penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur permanen tetap dilanjutkan secara bertahap.

Dari total 1.638 ruas jalan daerah terdampak, masih terdapat 93 ruas yang dalam proses perbaikan. Sementara pada sektor jembatan daerah, masih terdapat 269 unit yang belum kembali fungsional.

"Masih ada jembatan-jembatan di daerah-daerah, terutama yang agak terpencil, yang belum selesai. Ada yang sedang dibangun, dan ada juga yang lagi proses menurunkan material dan tenaga kerja. Ini dilakukan lewat kontrak dengan vendor dan kerja sama dengan TNI," jelasnya.

Ratusan Jembatan Dibangun

Dalam mempercepat pemulihan akses masyarakat, Satgas PRR juga melibatkan TNI untuk membangun jembatan darurat di sejumlah wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur.

Berdasarkan laporan Kodam, dari 60 titik pembangunan jembatan Bailey, sebanyak 54 titik telah selesai. Kemudian, dari 117 titik jembatan perintis, sebanyak 73 titik telah rampung. Sementara pembangunan 135 jembatan Aramco seluruhnya telah selesai.

Selain memperbaiki infrastruktur terdampak, pemerintah juga menyiapkan pembangunan jembatan baru di kawasan Bendungan Meriah Tajuk Enang-Enang, wilayah tengah Aceh.

Jembatan sepanjang 192 meter dengan nilai anggaran lebih dari Rp 600 miliar tersebut direncanakan masuk dalam proyek pembangunan 2027. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Bina Marga yang disampaikan Safrizal, proyek itu saat ini sedang dalam tahap lelang.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan normalisasi sungai untuk mengurangi sedimentasi yang berdampak terhadap infrastruktur dan permukiman masyarakat.

Safrizal menyebut, selain Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah kabupaten dan kota kini diberikan mandat untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam mempercepat pembersihan sedimentasi sungai.

"Selain BBWS dan Kementerian PUPR yang terus membersihkan sedimentasi, sekarang Bupati dan Wali Kota juga diberikan wewenang dan mandat untuk bekerja sama dengan pihak ketiga supaya percepatan pembersihan sedimentasi sungai bisa lebih cepat," katanya.

24.322 Hektare Sawah Dipulihkan

Selain itu, Satgas PRR juga mencatat pemulihan lahan pertanian pascabencana di Aceh telah mencapai 24.322 hektare atau 77,3 persen dari target pemulihan 31.464 hektare.

Safrizal mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama pemerintah karena menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Aceh.

Berdasarkan data hingga 18 November 2026, total luas sawah terdampak bencana mencapai 57.171 hektare yang tersebar di 19 kabupaten/kota di Aceh.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.483 hektare mengalami kerusakan ringan, 13.405 hektare rusak sedang, dan 16.283 hektare mengalami kerusakan berat.

"Untuk kerusakan ringan dan sedang, pembangunan sudah dilakukan, dengan 24.000 hektare selesai atau 77 persen," kata Safrizal.

Berdasarkan laporan Satgas PRR, dari target pemulihan 31.464 hektare sawah, sebanyak 28.706 hektare telah masuk dalam proses konstruksi. Sementara itu, 24.322 hektare di antaranya telah menyelesaikan konstruksi atau mencapai 77,3 persen dari target.

Safrizal menjelaskan, penanganan lahan pertanian dengan kerusakan berat membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Pemerintah tengah mengidentifikasi lahan yang masih memungkinkan dipulihkan menjadi sawah dan kawasan yang perlu dialihkan pemanfaatannya menjadi perkebunan.

Menurutnya, penanganan tersebut menjadi perhatian Kementerian Pertanian karena tidak seluruh lahan yang mengalami kerusakan berat dapat dikembalikan ke fungsi semula.

"Untuk kerusakan berat, kami membahas area mana yang bisa dipulihkan jadi sawah dan mana yang tidak, yang harus diubah jadi perkebunan. Saat ini hal ini sedang ditangani oleh Kementerian Pertanian, terutama yang kerusakannya berat," katanya.

Selain rehabilitasi fisik, Safrizal menilai pemulihan sektor pertanian perlu disertai penataan ruang jangka panjang. Hal ini menyusul adanya kerusakan di sejumlah kawasan pertanian, perkebunan, hingga kawasan konservasi dan hutan lindung akibat bencana.

Ia mengatakan pemerintah perlu menentukan kembali kawasan yang diperbolehkan untuk kegiatan pertanian, jenis tanaman yang sesuai, serta wilayah yang harus dilindungi dari aktivitas budidaya.

“Penataan ini penting agar pemanfaatan lahan ke depan tidak hanya berorientasi pada pemulihan ekonomi masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan risiko bencana,” ungkap Safrizal.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.