Jakarta -
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom) Syahganda Nainggolan menyebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memegang peran penting dalam mengeksekusi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menguasai kembali manfaat sumber daya alam agar 70 persen hasilnya dapat dinikmati oleh negara. Menurutnya, langkah kepolisian penting untuk mengambil kembali kekayaan negara yang selama ini dikelola secara ilegal.
Instruksi terkait pemanfaatan hasil tambang tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
"Tentu saya mengetahui juga bahwa Bapak Kapolri ini menjadi tulang punggung Bapak Presiden untuk menuntaskan kerja-kerja berat Bapak Presiden dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat," kata Syahganda usai audiensi dengan Kapolri di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menambahkan, arahan Prabowo tersebut merupakan mandat bagi Polri sebagai institusi penegak hukum. Oleh karenanya, pihak-pihak yang melanggar aturan dan merugikan negara dapat segera ditindak secara hukum.
"Jadi itu pekerjaan yang sangat besar bagi Bapak Kapolri tentunya atas perintah Bapak Presiden untuk mengambil kembali resources bangsa ini yang selama ini dikelola secara ilegal," sambungnya.
Terkait itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan pihaknya akan segera menentukan target prioritas penindakan melalui Bareskrim maupun jajaran terkait.
"Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target," kata Suyudi kepada wartawan.
Dia menegaskan pihaknya tidak akan ragu menindak berbagai praktik ilegal yang merugikan negara. Meski demikian, dia memastikan perusahaan atau pelaku usaha yang berjalan secara sah akan tetap dikawal demi menjaga kondusivitas investasi nasional.
"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung," ujar Suyudi.
"Tapi kalau yang mengganggu ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum yang merugikan negara ini ya, kita harus sama-sama tertibkan ini dan Polri tentunya ada di depan," pungkasnya.
(ond/maa)