JawaPos.com – Posisi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan menyusul menguatnya desakan agar dirinya mundur dari jabatan tersebut. Bahkan, wacana penggunaan hak konstitusional DPR untuk memproses pemakzulan Gibran mulai mengemuka menjelang dimulainya masa sidang parlemen, pada Selasa (10/11).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih menunggu salinan resmi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Dasco menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat maupun anggota parlemen harus ditindaklanjuti melalui prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Dengan demikian, belum ada keputusan yang dapat diambil sebelum persoalan tersebut dibahas melalui mekanisme kelembagaan.
“Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengamini sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyuarakan keinginan untuk membawa polemik ijazah Gibran ke ranah pembahasan resmi parlemen. Salah satu aspirasi yang berkembang berkaitan dengan penggunaan hak konstitusional DPR dalam menyikapi persoalan tersebut.
Namun, pimpinan DPR belum menentukan langkah yang akan ditempuh. Sebab, masa persidangan belum resmi dimulai dan belum ada pembahasan melalui rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah (Bamus).
“Memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres,” jelas Dasco.
Sementara itu, desakan agar Gibran mengundurkan diri juga datang dari kalangan partai politik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR RI menjadi langkah paling rasional untuk merespons berbagai desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Hasto, aspirasi mengenai pemakzulan Gibran telah berkembang di berbagai kalangan. Mulai dari kelompok guru besar, masyarakat sipil (civil society), hingga komunikasi dan dialog yang melibatkan sejumlah fraksi di DPR.
