Jelang Paripurna, Gerindra-Demokrat Satu Suara soal Polemik Ijazah Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra di DPR belum menentukan sikap terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal," kata Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Meski belum mengambil keputusan, Gerindra menyatakan terbuka terhadap usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) maupun hak angket yang berkembang di antara fraksi-fraksi DPR.

"Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi, sepanjang sesuai dengan amandemen undang-undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu," ujarnya.

Kamrussamad menyatakan bahwa parlemen menangkap aspirasi publik yang meminta penanganan atas polemik yang berkembang. Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga seluruh proses agar tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi.

"Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal," kata dia.

Senada, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, persoalan yang berkembang saat ini cukup serius sehingga perlu dikaji sebelum partainya mengambil keputusan politik.

"Kami belum menentukan sikap pasti, namun tentu ini adalah permasalahan serius, dan kami juga mendalami, tentu kemudian mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi," kata dia.

Menurut Herman, Demokrat tidak ingin terburu-buru menentukan langkah sebelum ada keputusan dari pimpinan tertinggi partai.

"Belum ada keputusan, ya kita tunggu saja sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, ketua umum, dan majelis tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya," ujarnya.

Rapat Fraksi Dulu

Demokrat juga menjadwalkan rapat fraksi untuk membahas perkembangan yang terjadi. Rencananya akan dilakukan pada pada Selasa, 10 November 2026. Namun, Herman menegaskan langkah selanjutnya turut bergantung pada agenda yang ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Ia menjelaskan, usulan penggunaan hak DPR perlu melalui mekanisme penjadwalan di Bamus sebelum dapat dibahas dalam persidangan.

“Jadi nanti kita lihat saja apakah setelah paripurna ini nanti ada rapat Bamus dan kemudian apa yang akan ditetapkan di dalam Bamus,” katanya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6