Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Jelang Penetapan UMK 2027, Menaker Dorong Dialog Buruh dan Pengusaha

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli apresiasi penetapan UMP dan UMSP 2027. Ia dorong dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk pembahasan UMK.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Jelang Penetapan UMK 2027, Menaker Dorong Dialog Buruh dan Pengusaha
Foto: Detik

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi para gubernur dan dewan pengupahan daerah yang telah menuntaskan penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2027. Untuk pembahasan upah minimum di tingkat kabupaten/kota, ia meminta pemerintah daerah, serikat pekerja, dan pengusaha mengedepankan dialog.

Yassierli mengatakan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, dan akademisi turut terlibat dalam pembahasan upah minimum di tingkat provinsi. Menurutnya, mereka harus mempertimbangkan kebutuhan hidup pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha.

"Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).

Tahap berikutnya adalah pembahasan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2027. Yassierli meminta bupati, wali kota, dan dewan pengupahan kabupaten/kota mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta situasi di daerah masing-masing.

Sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan meliputi inflasi, produktivitas, kebutuhan hidup pekerja, serta kemampuan pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya.

"Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak," jelasnya.

Jika ada perbedaan pandangan, Yassierli meminta pihak-pihak yang terlibat mencari titik temu melalui musyawarah. Ia juga mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan dan tetap memperhitungkan perkembangan ekonomi.

"Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari besaran kenaikan upah, tetapi juga kemampuannya meningkatkan kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

(akn/ega)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.