Yogyakarta, CNN Indonesia --
Kapolda DI Yogyakarta (DIY) Irjen Pol Langgeng Purnomo, menyebut kelompok massa tak dikenal yang membuat kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Selasa (10/11) malam bukan bagian dari peserta aksi demo 10 November itu. Apalagi pada siang hari, massa aksi terbilang kondusif, bahkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) sampai duduk bersila bersama demonstran mendengar tuntutan dan memberikan penjelasan.
Langgeng menerangkan aksi penyampaian aspirasi pada 10 November lalu di Jogja berlangsung di tiga titik yakni Kantor DPRD DIY, Kantor Gubernur DIY atau Kepatihan, serta Titik Nol Kilometer Yogyakarta, telah berakhir dengan tertib. Kericuhan justru muncul setelah seluruh rangkaian demonstrasi selesai pada malam harinya.
Atas dasar itu, Polda DIY menduga kelompok tersebut bergerak secara terorganisir dan sengaja dikerahkan untuk memicu kerusuhan pada malam harinya.
"Iya, pasti (terorganisir), karena kan jelas. Ini satu kondisi anomali. Anomali ini itu kondisi yang tidak terduga, jadi tanpa ada sebab, tanpa ada suatu gejala-gejala permasalahan, tiba-tiba kok meledak," kata Langgeng di Mapolda DIY, Sleman, Rabu (11/11).
Ia mengatakan, kepolisian masih mendalami pihak yang mengerahkan kelompok tersebut, termasuk kemungkinan adanya aktor di balik kericuhan, jaringan, sumber pendanaan, hingga motifnya. Dia bilang penyelidikan turut mendapat dukungan dari Mabes Polri melalui pendekatan investigasi ilmiah (scientific investigation).
Langgeng menjelaskan, kelompok yang diduga membuat kerusuhan mulai bergerak sekitar pukul 20.00 WIB. Mereka awalnya memancing situasi dengan menyalakan kembang api dan petasan sebelum menyerang Kantor DPRD DIY.
Aksi kemudian berlanjut dengan pelemparan bom molotov dan batu, perusakan pagar, hingga masuk ke area kantor DPRD. Sejumlah pelaku juga diduga memecahkan mesin ATM.
Langgeng menegaskan, kelompok tersebut berbeda dengan massa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi pada siang hingga sore hari.
"Saya nyatakan bukan (peserta aksi unjuk rasa), bahwa aksi unjuk rasa sudah selesai," ujarnya.
"Kalau ada di situ ada mahasiswa, itu berarti dia bukan peserta unjuk rasa. Dia mewakili dirinya. Mewakili dirinya," kata Langgeng.
Ia juga menyebut orang-orang yang diamankan tidak seluruhnya berasal dari Yogyakarta. Beberapa di antaranya berasal dari luar DIY, termasuk Magelang dan Klaten di Jawa Tengah. Menurut dia, sebagian besar juga bukan mahasiswa.
Dalam penanganan perkara ini, sebelumnya polisi telah mengamankan 157 orang. Sebanyak 21 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur dan telah dipulangkan setelah mendapatkan pendampingan. Sementara itu, 136 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan keterlibatan mereka dalam dugaan tindak pidana.
Dari hasil gelar perkara sementara, polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam kepemilikan atau penggunaan benda berbahaya, termasuk bom molotov, senjata tajam, dan gotri.
Kedatangan Kapolri tengah malam
Pada kesempatan itu Langgeng turut menjelaskan maksud kedatangan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ke Kantor DPRD DIY di tengah situasi penanganan demonstrasi, tengah malam atau Rabu (11/11) dini hari kemarin.
Kedatangan Kapolri, menurut Langgeng, berkaitan dengan posisi DIY yang dinilai menjadi barometer. Selain itu, kondisi keamanan di wilayah tersebut juga masuk dalam perhatian intelijen.
"Bahwa DIY menjadi barometer juga," kata Langgeng.
Ia menjelaskan, dari pemantauan intelijen, terdapat tingkat kerawanan tertentu di Yogyakarta yang dikategorikan sebagai kondisi merah. Oleh karena itu, Kapolri datang untuk memberikan asistensi sekaligus melihat langsung situasi di lapangan.
"Beliau juga menekankan semuanya dalam penanganan ini harus sesuai dengan prosedur, aturan hukum," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Dalam kunjungannya, Kapolri juga memberikan arahan khusus kepada jajaran Polda DIY terkait pola penanganan demonstrasi. Langgeng mengatakan, personel kepolisian diminta tidak terpancing melakukan tindakan kekerasan terhadap massa.
Menurutnya, ada potensi pihak tertentu sengaja memancing anggota polisi melakukan pemukulan atau tindakan berlebihan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Situasi tersebut dikhawatirkan menjadi pemicu kerusuhan yang lebih luas.
"Penanganan demo, beliau jelas menekankan jangan sampai dengan aksi dengan kekerasan dari anggota Polri, karena ini akan timbul satu masalah besar," ujar Langgeng.
Ia menambahkan, polisi juga diminta mewaspadai provokasi yang berpotensi memancing personel masuk ke lingkungan kampus.
Langgeng menyebut pihaknya telah melakukan mitigasi agar anggota tidak terpancing memasuki area kampus. Sementara itu, penyelesaian ketegangan di sekitar Bundaran UGM dilakukan melalui negosiasi antara Kapolresta Sleman dan massa.
"Massa menghendaki supaya polisi mundur. Kita ikutin, kita mundur," katanya.
Terkait berbagai informasi mengenai dugaan tindakan aparat di lingkungan UGM, Langgeng mengatakan pihaknya akan membentuk tim gabungan bersama UGM untuk mengungkap kejadian tersebut berdasarkan fakta.
Sebelumnya, pada Rabu siang kemarin,
Dewan Guru Besar UGM menegaskan penolakan atas kehadiran, intimidasi, dan kekerasan aparat di lingkungan pendidikan. Itu adalah satu dari enam butir pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar UGM Panut Mulyono dalam jumpa pers di lingkungan kampus kemarin.
Adapun butir-butir pernyataan sikap lainnya adalah: (1) penyampaian aspirasi mengenai keprihatinan terhadap kondisi bangsa oleh masyarakat dan mahasiswa dijamin konstitusi; Eskalasi unjuk rasa oleh masyarakat mengindikasikan adanya persoalan serius dan memprihatinkan dalam bidang ekonomi, lingkungan, politik, pemerintahan, dan sosial kemasyarakatan.
Kemudian 'menyerukan kepada pemerintah, elite politik, dan pejabat negara agar lebih peka terhadap persoalan kemasyarakatan dan bangsa, serta mengedepankan kepentingan bangsa dan negara'.
Lalu, Dewan Guru Besar 'menyerukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi, dan aparat bersikap proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak provokatif'.
(kum/kid)
