JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa anggota kepolisian sekalipun harus tunduk pada hukum ketika menjalankan kewenangannya. Menurutnya, wibawa hukum akan hilang apabila aparat penegak hukum justru tidak mematuhi aturan yang sama.
Pernyataan itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik yang ditangani Bareskrim Polri.
Suyudi menyebut kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tidak bisa dijaga dengan menutupi kesalahan. Sebaliknya, institusi harus berani mengungkap kebenaran sekaligus memastikan hak-hak setiap orang yang diperiksa tetap terlindungi.
“Karena bagi kami, kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa. Keduanya harus berjalan beriringan agar ketegasan tetap berlandaskan kebenaran dan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum,” ujar Suyudi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolri menjelaskan, penyidikan perkara tersebut berjalan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas serta tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Sejauh ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS.
Masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Kasus tersebut bermula dari dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa didahului permohonan resmi dari penyidik. Penyelidikan kemudian berkembang pada dugaan penghapusan data hasil penyadapan dari sistem LIMS dan PenLink X (PLX) pada Oktober 2026.
Penyidik juga mendalami dugaan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penghapusan data tersebut.
Dari hasil penyidikan yang dipaparkan kepada Komisi III DPR RI, dugaan pelanggaran mencakup pemberian perintah penyadapan tanpa surat permohonan penyidik hingga memasukkan nomor target ke sistem tanpa proses verifikasi. Penyidik turut menelusuri penggunaan hasil penyadapan dan penghapusan data elektronik.
Seluruh dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum.
