JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyebut pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI memberikan dukungan kepada Polri untuk menuntaskan pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan tindak pidana makar. Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Usai rapat, Suyudi mengatakan dukungan Komisi III DPR terutama ditujukan kepada penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Kapolri.
Suyudi menjelaskan, perkara itu berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Kasus tersebut menjadi perhatian karena dugaan penyadapan ilegal disebut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga elemen masyarakat.
Kapolri menegaskan Polri akan mengoptimalkan proses penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat. Perhatian dari Presiden RI beserta jajaran, serta tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan, juga menjadi hal yang ditindaklanjuti.
"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.
Ia meminta masyarakat memberi kesempatan kepada penyidik untuk menyelesaikan seluruh rangkaian perkara tersebut. Kapolri menyampaikan hal itu agar hasil penanganan kasus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.
Sebelumnya, dalam rapat kerja yang sama, Polri telah memaparkan perkembangan penyidikan dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan untuk mengungkap dugaan perbuatan serta keterlibatan pihak-pihak terkait berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.
