Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Kapolri Teken Perpol Baru: Sidang Etik Bisa Digelar Daring, Atur Komposisi Majelis Jelang Sidang Listyo Sigit

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

iNews 2 menit baca 0 komentar
Kapolri Teken Perpol Baru: Sidang Etik Bisa Digelar Daring, Atur Komposisi Majelis Jelang Sidang Listyo Sigit
Foto: iNews

JAKARTA, iNews.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Regulasi tersebut tertuang dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken pada Senin (16/11/2026), sekaligus merevisi ketentuan sebelumnya dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022.

Salah satu poin krusial dalam beleid anyar ini adalah dibukanya opsi pelaksanaan sidang KKEP secara daring. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.

Merujuk aturan baru tersebut, terduga pelanggar kode etik diperbolehkan mengikuti persidangan baik secara tatap muka maupun melalui media elektronik, sepanjang telah mengantongi persetujuan dari Ketua Majelis KKEP.

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” bunyi ketentuan dalam Perpol tersebut, Rabu (18/11/2026).

Selain mekanisme kehadiran secara daring, Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga merinci susunan dan syarat kepangkatan Majelis KKEP. Dalam Pasal 42, dijelaskan bahwa Majelis KKEP terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.

Adapun syarat kepangkatan bagi Ketua dan Anggota Majelis ditetapkan harus setingkat lebih tinggi, setara, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.

Ketentuan baru mengenai komposisi majelis ini turut menjadi acuan dalam pembentukan Majelis KKEP untuk menghadapi persidangan etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.