Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Kapolri Ungkap Peran 4 Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Listyo Sigit Disebut Sebagai End User

Empat orang tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kapolri ungkap peran masing-masing tersangka.

Jawa Pos 2 menit baca 0 komentar
Kapolri Ungkap Peran 4 Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Listyo Sigit Disebut Sebagai End User
Foto: Jawa Pos

JawaPos.com - Empat orang tersangka kasus dugaan penyadapan atau ilegal akses terhadap Presiden Prabowo Subianto memiliki peran yang berbeda. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap bahwa Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang sudah menjadi tersangka adalah end user penyadapan tersebut.

Dalam Rapat Kerja di Komisi III DPR pada Kamis (12/11), Suyudi mengungkapkan bahwa Listyo Sigit saat masih bertugas sebagai kapolri memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Perintah itu disampaikan secara lisan dan melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

”Serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan. Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana,” kata Suyudi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Sementara itu, tersangka Irjen Pol Slamet Uliandi yang bertugas sebagai Kepala Divisi TIK (Divtik) Polri pada 2021-2026 berperan sebagai dewan penasihat Monitoring Center (MC) Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari kabagmon. 

”Berupa laporan harian serta laporan analisis (yang dilaporkan) kepada Jenderal LSP (Listyo Sigit),” imbuhnya.

Kemudian tersangka Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai pelaksana tugas (Plt) kabagmon pada 5 Desember 2024-7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Irjen Pol Slamet Uliandi atas arahan dari Listyo Sigit. 

”Kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik,” ujar dia.

Sementara tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution sebagai plt kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Listyo Sigit meneruskan perintah kepada operator. Yakni untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

”Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS (Ahrie Sonta) juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” bebernya.

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.