JawaPos.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan tidak kunjung padam. Atas kondisi tersebut, aktivis dan tokoh muda asal Kalimantan Barat (Kalbar), Petrus Sabang Merah, mengusulkan agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) 3-7 hari.
”Pemerintah kalau serius menangani kebakaran hutan dan lahan itu mudah sebenarnya. Kalau bicara tidak ada anggaran, itu sebenarnya bisa, saya kasih kisi-kisinya, saya kasih sarannya,” ungkap dia dikutip dari unggahan akun media sosial (medsos) @petrussabangmerah pada Sabtu (17/10).
Menurut Petrus, langkah itu bisa diambil oleh pemerintah jika memang serius menangani karhutla, khususnya yang terjadi di Kalimantan. Dengan anggaran program MBG untuk 3-7 hari, dia yakin karhutla dalam dituntaskan. Sehingga tidak ada lagi persoalan turunan seperti asap.
”Untuk pak presiden, hentikan dulu MBG paling nggak 3 hari atau seminggu. Gunakan dana MBG itu untuk kebakaran hutan dan lahan, fungsikan dana itu semaksimal mungkin. Itu solusi sebenarnya,” lanjut dia dalam video yang sama.
Petrus menegaskan, tidak ada masyarakat Kalimantan, termasuk tokoh-tokoh adat Dayak yang menginginkan hutan-hutan di Kalimantan terbakar. Dia merasa perlu menegaskan hal itu lantaran tidak sedikit yang menyalahkan tokoh dan masyarakat Dayak.
”Ini kan pada ujungnya kami para tokoh-tokoh adat di sini yang disalahkan. Kami juga ndak mau hutan kami terbakar. Perlu diketahui, saya juga tidak pernah mengakui diri saya sebagai panglima. Jadi, jangan sembarangan kalian berbicara di media sosial. Kami juga tidak mau kalimantan ini terbakar,” tegasnya.
Dalam keterangan resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menargetkan persoalan karhutla segera teratasi. Sehingga tidak ada lagi rakyat yang menjadi korban. Kepala BNPB baru itu memastikan, akan melakukan evaluasi penanganan karhutla agar lebih efektif lagi.
”Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jangan sampai rakyat terus terdampak,” ujar Kristomei usai pelantikan sebagai kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10).
