Karhutla di Kalteng Masih Paling Luas, Kebakaran di 321 Hektare Lahan Perlu Dipadamkan

Pemadaman karhutla dengan menggunakan helikopter pengebom air yang diturunkan BPBD Sumsel ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Musi Rawas, Sumatera Selatan. (BPBD Sumsel/Antara)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat Kalimantan Tengah (Kalteng) menjadi daerah terdampak karhutla dengan luas lahan terbakar paling banyak. Saat ini tidak kurang dari 321 hektare lahan di Kalteng perlu pemadaman.   

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. P. Panjaitan menyampaikan, di antara 6 provinsi prioritas penanganan karhutla, Kalteng menjadi daerah yang perlu ditanggulangi secara ekstra. 

”Kalimantan Tengah mencatat area yang belum padam paling luas, yakni lebih dari 321 hektare, disusul Sumatera Selatan dengan lebih dari 84 hektare. Kedua provinsi tersebut menjadi prioritas penanganan, tanpa mengabaikan upaya pemadaman di provinsi lainnya,” kata Berton dikutip dari keterangan resmi pada Kamis (22/10). 

Sebelumnya, BNPB mencatat penanganan karhutla di Kalteng, Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan Riau. Dari total area sasaran penanganan 983 hektare, lebih dari 502 hektare telah dipadamkan, sedangkan lebih dari 481 hektare masih dalam penanganan.

Tentu saja, Berton memastikan bahwa di luar 6 provinsi prioritas, pemerintah menangani karhutla di daerah lainnya. Diantaranya karhutla di 1.044 hektare di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga Maluku Utara (Malut). Sebanyak 44 hektare sudah dipadamkan, sedangkan sekitar 1.000 hektare masih belum padam.

”Untuk menangani kebakaran tersebut, operasi dilakukan melalui satuan tugas darat dan udara. Sebanyak 71.878 personel dikerahkan di 6 provinsi prioritas, termasuk tambahan lebih dari 11 ribu personel di Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Berton juga memastikan, peralatan pemadaman seperti pompa air dan alat pelindung diri sudah tersedia untuk kelompok pemadam di setiap kabupaten dengan dukungan dari kementerian, lembaga, Polri, pemerintah daerah, dan sejumlah pihak swasta.