Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, memastikan penanganan terus berjalan sesuai target. Upaya itu mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) infrastruktur serta fasilitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi terkait Fasilitas Infrastruktur serta Fasilitas UMKM Pascabencana Alam di Sumatra. Kegiatan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (28/10).
Forum tersebut dihadiri langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Apri Artoto. Berdasarkan dokumen rencana induk rehab-rekon, penanganan pascabencana Sumatra berlangsung mulai 2026 hingga 2028.
“Poin yang paling penting adalah pemulihan percepatan rehab-rekon bencana Sumatra terus berjalan dan ini berjalan sampai tahun 2028,” kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10).
Ia menyebut Kementerian PU memikul tanggung jawab besar karena menangani rehab-rekon berbagai infrastruktur terdampak. Infrastruktur itu meliputi ruas jalan, sungai, jembatan, dan fasilitas pendidikan.
Menurutnya, tak sedikit sungai yang mengalami sedimentasi sehingga membutuhkan penanganan cepat.
“Karena sedimen ini kalau tidak ditangani, hujan lebat sedikit, banjir lagi,” ujar dia.
Tito mengungkapkan penanganan pascabencana Sumatra membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Bencana alam di wilayah tersebut berdampak luas.
Tantangan bertambah dengan adanya bencana susulan, seperti banjir yang turut merusak infrastruktur yang telah diperbaiki.
“Tapi itu tantangannya kita, kita enggak akan berhenti untuk menangani dalam rangka untuk menyelamatkan rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Apri Artoto memaparkan progres rehab-rekon infrastruktur selama 2026. Penanganan tersebut meliputi irigasi, sungai, jembatan nasional, dan ruas jalan nasional.
Selain itu, penanganan juga mencakup fasilitas kesehatan dan peribadatan.
“Proses pemulihan akan terus kami dorong agar tidak hanya cepat tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucap dia.
Di sisi lain, Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa kementeriannya bertugas mendorong pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak.
Tugas Kementerian UMKM meliputi empat hal. Keempatnya adalah realisasi Bantuan Presiden (Banpres) untuk 200.000 usaha mikro, pengadaan alat produksi, pemberdayaan UMKM, dan layanan Klinik UMKM Bangkit.
Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan secara bertahap di daerah terdampak.
(rir)
