JawaPos.com - Meski proses hukumnya sudah naik ke tahap penyidikan, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyatakan belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar yang menyeret nama Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
”Belum, belum (ada penetapan tersangka). Masih dalam proses, sekarang kami masih dalam proses,” kata Suyudi saat ditanyai oleh awak media di kantornya pada Selasa (17/11).
Menurut Suyudi, saat ini Tim Khusus yang dipimpin oleh Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin tengah mengumpulkan alat bukti dan melakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap kasus tersebut.
”Kemudian juga alat-alat bukti yang terkait, pengamanan, alat-alat gadget dan sebagainya itu juga akan kami pelajari. Begitu juga alat bukti lain yang terkait bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini,” terang Suyudi.
Dilihat dari laman https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker, Bareskrim Polri telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan makar kepada pihak kejaksaan. SPDP itu dikirim kepada kejaksaan pada Kamis pekan lalu (12/11).
Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, pihaknya memang wajib mengirim SPDP kepada kejaksaan sejak laporan polisi diterbitkan.
Senada dengan Suyudi, Susatyo memastikan pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut meski sudah ditemukan dugaan tindak pidana sehingga penanganan kasusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan. ”Untuk perkembangan penetapan tersangka akan kami sampaikan,” ungkap Susatyo.
Dalam laman https://cms-publik.kejaksaan.go.id/satker, SPDP tersebut dituliskan nama Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan. SPDP itu teregister dengan nomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/ Dittipidum tanggal 11-11-2026.
Pasal yang digunakan oleh penyidik dalam kasus tersebut adalah Pasal 191 KUHP Tahun 2023, Pasal 193 ayat (1) KUHP Tahun 2023, Pasal 196 ayat (1) KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf a KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf b KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf c KUHP Tahun 2023, Pasal 20 huruf d KUHP Tahun 2023 sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.