Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua DPR RIĀ Sufmi Dasco Ahmad angkat suara usai namanya santer dikaitkan dengan judi online, doxing, bahkan hingga intimidasi.
Tudingan itu mencuat di tengah gelombang dukungan kepadanya untuk menjadi Wakil Presiden usulan Presiden Prabowo Subianto lewat Paripurna MPR pada 9 Desember mendatang.
"Ini kesekian kalinya nama saya dikaitkan dengan judi online, tuduhan doxing, dan intimidasi, setiap ada isu yang sedang dibicarakan," kata Dasco di akun Instagram, Rabu (18/11).
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, pemberitaan salah satu media, tidak pernah secara eksplisit menyebut namanya terlibat judi online.
Oleh karena itu, dia mengaku tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers atau ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang menempatkannya sebagai objek utama.
"Sehingga saya tidak dapat menempuh jalur ke Dewan Pers maupun ke ranah pidana atas pencemaran nama baik terhadap berita yang juga bukan saya objek utamanya," ujar Dasco.
Dasco mengaku tengah berkonsultasi dengan kuasa hukum, untuk merespons unggahan di medsos yang secara jelas menuduh dirinya terkait dengan judol.
[Gambas:Video CNN]
Dasco menegaskan tak pernah berniat atau melakukan doxing maupun intimidasi. Doxing adalah tindakan menggali, menemukan, lalu menyebarluaskan informasi pribadi milik seseorang atau organisasi ke ruang publik (internet) tanpa izin.
"Tidak pernah tebersit niat sekalipun untuk melakukan doxing hingga intimidasi walaupun apa yg ditujukan kepada saya itu tidak benar. Pola ini sudah sering berulang, seolah-olah saya yang melakukannya," kata Dasco.
"Saya mendukung kebebasan berbicara & saya harap dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh penegak hukum," imbuhnya.
Nama Dasco kini kian santer mendapat dukungan, baik dari kader Gerindra, maupun koalisi pemerintah sebagai cawapres baru pengganti Gibran Rakabuming yang mundur pada 12 November lalu.
Presiden memiliki tenggat hingga 25 November untuk menyerahkan dua nama kepada MPR RI. Dua nama itu nantinya akan dipilih lewat voting, ditetapkan, dan dilantik di Paripurna 9 Desember.
(thr/isn)