JawaPos.com - Gelombang kemarahan dan kecaman terus mengalir deras menyikapi tindakan represif aparat keamanan saat membubarkan aksi penyampaian aspirasi Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 di Yogyakarta.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2025, Tiyo Ardianto, melontarkan kritik keras terhadap insiden penyerbuan serta penembakan gas air mata di lingkungan kampus yang dinilai melampaui batas kemanusiaan.
Tiyo menilai rangkaian kekerasan yang dimulai dari kawasan Malioboro hingga berujung pada pengepungan warga dan mahasiswa di dalam area kampus UGM merupakan bentuk penghinaan terhadap marwah ruang akademik.
"Aparat masuk UGM sebagai serigala liar yang lapar, lalu memandang warga itu sebagai makanannya. Aparat menyerang warga dengan menembakkan gas air mata," ujar Tiyo Ardianto dalam pernyataannya, dikutip Kamis (12/11).
Lebih lanjut, Tiyo menyayangkan sikap aparat yang dibiayai melalui pajak rakyat namun justru bertindak represif terhadap masyarakat sipil dan sivitas akademika.
Menurutnya, tragedi bentrokan yang terjadi tidak berdiri tunggal, melainkan akumulasi dari berbagai kebijakan pengelola negara yang dinilai terus menekan ruang akademik dan dunia pendidikan tinggi.
Ia menyoroti persoalan alokasi anggaran pendidikan yang dianggap tergerus oleh program-program pemerintah hingga pelepasan tanggung jawab pembiayaan negara lewat skema Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
"Maka saya kira kita harus melihat tragedi ini sebagai penghinaan paling telanjang yang dilakukan oleh pengelola negara atas ruang akademik. Kurang apa ruang akademik kita itu ditindas, dihina oleh pengelola negara selama ini. Anggaran pendidikan dirampas untuk MBG, kewajiban negara untuk membiayai pendidikan seluruhnya dilepas melalui mekanisme PTNBH," paparnya.
Melihat situasi yang dinilai kian mengancam kebebasan sipil dan otonomi kampus, Tiyo mendorong UGM beserta seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk mengambil sikap yang lebih tegas dan konkret.
Ia menilai respons institusi pendidikan tinggi tidak cukup hanya berhenti pada sebatas rilis pernyataan keprihatinan atau kritik normatif semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk perlawanan intelektual dan moral terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
