Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro fiktif di BNI Cabang Jember periode 2021–2023. Keempat tersangka terdiri dari tiga pengurus kelompok masyarakat (Pokmas) dan seorang mantan pejabat bank di tingkat unit.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan penyidik menetapkan keempat tersangka pada Senin (16/11) malam. Penetapan itu dilakukan setelah penyidik menemukan bukti keterlibatan mereka dalam penyimpangan penyaluran kredit mikro tersebut.
"Pada malam hari ini juga tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga telah menetapkan tersangka baru di dalam penanganan perkara terkait dengan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana KUR Kredit Usaha Rakyat Mikro pada PT BNI (Persero) Tbk Cabang Jember untuk tahun 2021 sampai dengan 2023," kata Gede Punia di kantor Kejati Jatim, Senin (16/11).
Keempat tersangka masing-masing berinisial A selaku Ketua Pokmas Titipan Barokah, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HP selaku mantan Pemimpin Group Service (PGS) BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.
Para pengurus Pokmas dan pihak internal bank tersebut diduga bersekongkol menyalahgunakan kewenangan dalam proses penyaluran fasilitas kredit.
"Modusnya ini adalah penyalahgunaan terhadap penyaluran KUR, yaitu dengan cara bersama-sama dengan pimpinan cabang BNI Jember menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp105 juta," ujarnya.
Akibat perbuatan para tersangka, khususnya A, JAC, dan HP, keuangan negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 2.955.008.424.
Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara dalam kasus penyaluran KUR Mikro fiktif di BNI Cabang Jember yang mencapai Rp 41.487.138.481. Angka tersebut merujuk pada hasil audit penghitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Punia mengatakan para tersangka telah ditahan selama 20 hari.
"Terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 9 Juli 2006 sampai dengan 28 Juli 2026," kata dia.
Modus Penyaluran KUR Fiktif
Sebelumnya, dugaan korupsi penyaluran KUR Mikro di BNI Cabang Jember terjadi pada periode 2021–2023. Dalam kurun waktu tersebut, bank menyalurkan dana KUR Mikro menggunakan pola channeling.
Dalam skema ini, pemimpin BNI Cabang Jember periode 2021–2023 berinisial MFH bekerja sama dengan 19 collection agent, salah satunya tersangka Siti Kholijah.
Untuk melengkapi persyaratan administrasi pengajuan KUR, Siti Kholijah meminta orang kepercayaannya mengumpulkan KTP dan kartu keluarga (KK) warga desa. Pengumpulan dokumen tersebut tidak mempertimbangkan apakah warga yang bersangkutan memiliki usaha atau tidak.
"Untuk Ternak Maharani, debitur difoto di kandang kambing milik tersangka SH di Desa Sumberlesung, Ledokombo, Jember. Sedangkan untuk PT Berlian, debitur difoto di ladang jagung dan pepaya milik tersangka SH yang digunakan sebagai kelengkapan dokumen kredit," ujar Punia di Kantor Kejati Jatim, Surabaya, Kamis (17/9).
Setelah dokumen rekayasa dibuat, para calon debitur yang mayoritas buta huruf diminta menandatangani berkas permohonan kredit di rumah Siti Kholijah. Mereka disebut tidak diberi kesempatan membaca atau mendapatkan penjelasan mengenai isi dokumen.
Sebagai imbalan, warga atau debitur hanya menerima uang sekitar Rp1 juta dengan alasan mendapat bantuan sosial (bansos).
"Ketika uang cair, buku rekening dan ATM setelah diterima oleh debitur selanjutnya diserahkan kepada tersangka SH dan dicairkan di (agen bank) saudara R yang merupakan anak tersangka SH," jelasnya.
Punia mengatakan seluruh uang pencairan kredit tersebut dikelola Siti Kholijah untuk kepentingan pribadi.
Dana tersebut antara lain dipinjamkan kepada sejumlah collection agent yang kreditnya macet untuk melunasi pinjaman agar dapat mengajukan kredit baru. Sebagian lainnya digunakan untuk membayar utang pribadi.
Melalui PT Ternak Maharani, Siti Kholijah mengajukan 98 debitur dengan nilai kredit Rp 45 juta per debitur. Total pencairannya mencapai Rp 4,252 miliar.
Sementara itu, melalui PT Berlian, ia mengajukan 37 debitur dengan nilai kredit Rp 49,9 juta per orang. Total pencairannya mencapai Rp 1,893 miliar.
"Saat ini kondisi kredit tersebut macet dengan outstanding per November 2024. Akibat perbuatan tersangka SH bersama-sama dengan tersangka MFH, mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp 6.146.297.274," ucapnya.