JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mulai menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pencegahan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).
Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Penyusunan regulasi tersebut melibatkan pemuka agama, akademisi, praktisi hukum, hingga Komisi VIII DPR RI.
Ketua Tim Kerja Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran LGBTQ Iswandi Syahputra mengatakan, penyusunan RUU tersebut merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.
Dalam aturan itu, penyebaran budaya LGBTQ disebut sebagai salah satu ancaman pertahanan negara nonmiliter.
"Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu ancaman pertahanan negara non-militer," tutur Iswandi yang juga Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (18/11).
Sebagai tindak lanjut, Kemenag sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1115 tentang Tim Kerja Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ di lingkungan Kemenag.
Tim tersebut awalnya merumuskan dua pendekatan, yakni pencegahan melalui pendidikan agama dan penyusunan pedoman bagi penyuluh keagamaan di daerah.
Pada sisi preventif, Kemenag merencanakan penyisipan materi pencegahan LGBTQ dalam kurikulum pelajaran keagamaan.
Sementara itu, pendekatan lainnya dilakukan melalui penyusunan pedoman bagi para penyuluh agama agar dapat memberikan pemahaman terkait pencegahan penyebaran budaya LGBTQ kepada masyarakat.