Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi capaian kinerja dua tahun pemerintahan kepada masyarakat. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 400.10/8834/SJ tentang Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintahan, yang menekankan pentingnya keterlibatan Pemda dalam mempublikasikan berbagai program dan hasil pembangunan pemerintah pusat hingga ke daerah.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Mey Rany Wahida Utami mengatakan, Pemda memiliki peran strategis dalam memastikan informasi capaian pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dengan kedekatan terhadap masyarakat, Pemda diharapkan mampu menghubungkan berbagai capaian nasional dengan kondisi, kebutuhan, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Rany dalam forum Penyampaian Informasi Capaian Kinerja Dua Tahun Pemerintah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Forum tersebut juga menghadirkan Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia Puji Hartoyo, Kolonel Infanteri Andrian Siregar dari Satgas Pembangunan Jembatan TNI AD, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Ardhyta Agus Setiawan, serta Ketua Kelompok Substansi Strategi Komunikasi dan Isu Kementerian Pertanian Wahyu Indarto.
Rany menjelaskan, keterlibatan Pemda dalam publikasi capaian pembangunan perlu didukung oleh koordinasi yang kuat antara perangkat daerah dan pengelola kehumasan. Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan berperan aktif menyediakan data sektoral dan informasi teknis yang akurat. Sementara itu, pengelola kehumasan bertugas mengemas informasi tersebut agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita mungkin selanjutnya menghubungkan capaian nasional dengan kondisi daerah. Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) diharapkan mendukung penyediaan data sektoral dan konfirmasi teknis, pengelola kehumasan kemudian mengemasnya menjadi informasi yang relevan bagi masyarakat termasuk pengalaman dan kesaksian penerima manfaatnya,” ujar Rany.
Ia menambahkan, penyampaian capaian kinerja pemerintah tidak hanya bertujuan memperluas jangkauan informasi, tetapi juga menjadi bagian dari keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, Pemda didorong memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, mulai dari situs resmi, media sosial, videotron, hingga saluran informasi lainnya untuk menyampaikan capaian pembangunan yang telah diverifikasi.
Dalam pelaksanaannya, Kemendagri mengapresiasi sejumlah Pemda yang telah aktif menyebarluaskan informasi capaian pemerintah. Di antaranya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut dan Pemkab Karangasem yang telah memanfaatkan berbagai kanal komunikasi daerah untuk mempublikasikan capaian pembangunan di sektor pendidikan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat komunikasi publik mengenai hasil pembangunan.
Sejalan dengan itu, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Puji Hartoyo mengingatkan bahwa komunikasi pemerintah harus berlangsung secara dua arah. Selain menyampaikan berbagai program dan capaian pembangunan, pemerintah juga perlu mendengarkan aspirasi, keluhan, serta masukan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana manfaat program telah dirasakan.
“Komunikasi bukan pencitraan diri, rakyat butuh karya dan bukti,” tegas Puji.
Sementara itu, Kolonel Infanteri Andrian Siregar memaparkan capaian pembangunan Jembatan Garuda. Hingga 17 November 2026, sebanyak 3.404 unit jembatan telah dibangun dari target 5.302 unit, sementara 1.898 unit lainnya masih dalam pengerjaan. Pembangunan tersebut diperkirakan memberikan manfaat bagi sekitar tujuh juta warga dan menghubungkan 13.732 desa/kelurahan.
“Dan menghubungkan 15.000 lebih sekolah, 7.800 fasilitas kesehatan, dan 8.165 fasilitas dari sektor ekonomi yang ada di wilayah,” ungkap Andrian.
Dalam forum yang sama, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PU Ardhyta Agus Setiawan turut memaparkan penanganan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sementara itu, Kementerian Pertanian menyampaikan capaian produksi beras nasional 2025 sebesar 34,69 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah mencapai 4,61 juta ton per September 2026.
Berbagai capaian yang disampaikan kementerian dan lembaga tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi Pemda untuk mengembangkan materi komunikasi publik yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, informasi mengenai hasil pembangunan tidak hanya tersampaikan secara luas, tetapi juga dapat dipahami manfaatnya oleh masyarakat.