JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperluas jangkauan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sampai November tahun ini, sudah 7.833 lembaga bekerja sama.
Perluasan jangkauan tersebut menyentuh berbagai layanan pada beberapa sektor. Mulai pemerintahan, kesehatan, pendidikan, perbankan, sampai transportasi. Berdasar data Kemendagri sampai 3 November lalu, ribuan lembaga sudah bekerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri.
”Lembaga pengguna dapat melakukan verifikasi identitas sebagai bagian dari proses pelayanan,” bunyi keterangan resmi Kemendagri pada Senin (9/11).
Contoh penerapannya bisa dilihat pada digitalisasi perlindungan sosial. IKD kini diintegrasikan dengan Portal Perlinsos untuk mendukung akses masuk terpadu atau single sign-on, pengenalan wajah, serta verifikasi melalui data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Integrasi tersebut membantu proses pemeriksaan identitas masyarakat dalam ekosistem layanan perlindungan sosial. Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim) sudah menjadi pilot project pada 2025 lalu. Tercatat sebanyak 359.079 kepala keluarga sudah terdaftar.
”Dukungan aktivasi IKD di lokasi pilot (project) menyasar masyarakat calon penerima manfaat serta petugas pendamping, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan operator desa maupun kelurahan,” ungkap Kemendagri.
Tidak hanya itu, integrasi layanan juga dikembangkan untuk membantu keluarga mengurus identitas anak setelah kelahiran. Melalui integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan SATUSEHAT, data fasilitas pelayanan kesehatan kini terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan.
Tujuannya tidak lain untuk mendukung dan mempermudah penerbitan akta kelahiran. Selanjutnya, integrasi yang diluncurkan pada 11 Agustus 2026 tersebut diarahkan untuk mengurangi kebutuhan orang tua mendatangi kantor Dinas Dukcapil secara langsung.
”Dengan proses yang terhubung, pengurusan dokumen diharapkan lebih mudah dilakukan sehingga orang tua dapat lebih fokus pada perawatan dan kesehatan bayi,” lanjut Kemendagri.
Bersamaan dengan pengembangan layanan tersebut, jumlah pengguna IKD saat ini sudah menembus mencapai 25.181.292. Angkanya dipastikan akan terus bertambah. Mengingat pelan-pelan IKD akan semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang terhubung langsung dengan KTP elektronik, Kartu Keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya.
