Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto memberikan waktu sepekan kepada partai koalisi untuk mendiskusikan calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Secara aturan, Prabowo wajib menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) paling lambat pada 25 November atau 14 hari sebelum pelaksanaan sidang paripurna pada 9 Desember 2026.
Partai anggota Koalisi Indonesia Maju selain Gerindra yang dulu mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 sepakat tidak mengajukan kader mereka. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan mereka telah bersepakat dua nama cawapres itu berasal dari Gerindra.
"Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat [wapres] dari Gerindra," ujar Zulhas dalam video yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (15/11).
Belakangan, tiga kandidat kuat mencuat ke publik. Ketiganya, merupakan elite Partai Gerindra. Mereka adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Menko PMK yang juga Sekjen Gerindra Sugiono, dan Ketua MPR sekaligus eks Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.
Enggan 'Tanggung Jawab'
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro berpendapat fenomena partai politik yang terkesan 'ogah' menduduki kursi cawapres ini tak bisa lepas dari angka kepuasan publik terhadap pemerintah yang tengah menunjukkan tren menurun.
Partai-partai koalisi masih berhitung dampak elektoral jika memperjuangkan dan menduduki kursi wapres di tengah approval rating yang menurun.
Pun, Agung mengingatkan risiko yang dihadapi Gerindra jika mengisi kursi wapres namun tak mampu menyelesaikan keresahan akar rumput, utamanya soal ekonomi.
"Sangat mungkin ya, karena jari telunjuk publik akan mengarah langsung ke Gerindra ketika misalkan ya approval rating tadi tidak rebound ya ketika wapres baru terpilih," kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).
"Karena ya laju penurunan approval rating kan mengemuka, ini enggak bisa dimungkiri. Ya. Jadi maksud saya situasinya tidak sesederhana yang dibayangkan di internal ataupun di elite. Di publik itu ada aspirasi, ada keresahan, utamanya soal ekonomi," ucapnya.
Ia pun menyinggung 'political ownership' atau rasa memiliki terhadap kebijakan pemerintah atau ikatan koalisi dari parpol selain Gerindra berpotensi menurun. Dengan kata lain, berpotensi melemahkan ikatan koalisi.
Khususnya menjelang Pemilu 2029, kata Agung, dengan turbulensi politik hari ini koalisi rapuh itu akan lebih awal terjadi bahkan sebelum jelang 2029.
"Kalau presiden beserta jajaran pemerintahan tidak cukup mampu menjawab masalah-masalah ekonomi ya yang memang terkait soal stabilitas harga sembako, terkait lapangan pekerjaan, daya beli, dan seterusnya," ujarnya.
Ia menyebut mungkin dalam jangka pendek, semuanya akan baik-baik saja. Agung mengatakan mungkin koalisi akan tetap solid dalam waktu dekat. Hanya saja, dalam satu atau dua tahun ke depan, situasinya bisa berubah.
[Gambas:Video CNN]
"Karena kan ketum-ketum yang sekarang jadi Menko ini kan punya kans menjadi presiden ataupun wakil presiden di 2029. Bahkan nama-nama di luar itu," ucap dia.
Pentingnya sisi teknokrat
Di tengah kondisi ini, Agung pun mengharapkan dari dua nama yang diusulkan Prabowo ke MPR, satu namanya berasal dari eksternal dengan taraf teknokratik yang tinggi.
"Dan saya lagi dan lagi berharap dan berdoa semoga satu nama kalau memang satu dari partai, harapannya satu dari nonpartai. Itu seorang ekonom kah, teknokrat kah, profesional kah, yang memang dekat sama presiden ataupun orang Gerindra yang memang kadar teknokratnya kuat," ucap Agung.
Ia mengingatkan bahwa tugas wapres baru nanti akan cukup berat, khususnya di tengah tren approval rating yang buruk belakangan. Agung pun menyatakan sangat penting bagi Prabowo untuk mendengarkan aspirasi dan membaca kondisi publik termasuk dalam menentukan wapres barunya ini.
Ia mengatakan bahwa Prabowo sudah terkonsolidasi di level elite. Namun, belum optimal berkoalisi di publik.
"Jadi kalau misalkan 100 persen dosis publiknya ini. Kalau approval rating di bawah 50, kalau bisa nalar publiknya itu 80, elitenya 20 persen," ucap dia.
Faktor lain yang membuat partai koalisi tidak menyorongkan cawapres, dugaan Agung, tak lepas dari pembacaan partai-partai koalisi terhadap gaya kepemimpinan bergaya militer Prabowo yang cenderung mengedepankan struktur komando.
Gaya kepemimpinan itulah yang membuat partai politik lain harus sadar secara politik, bahwa Prabowo sebagai presiden merupakan pimpinan koalisi.
"Apalagi dalam konteks wapres yang turun di tengah pemerintahan, mau tidak mau ya kenyamanan presiden menjadi sebuah kebutuhan mutlak yang harus dipahami oleh mitra koalisi," ujarnya.
(mnf/dal)