JawaPos.com - Laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo Subianto tentang lahan terbakar pada Senin (12/10) menuai polemik. Ternyata 663 hektare (ha) lahan yang masih terbakar bukan data kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara keseluruhan di Indonesia.
Sedangkan luas lahan terbakar dalam kasus karhutla secara keseluruhan belum ada. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengklaim hingga saat ini data luas data terbakar masih dalam penghitungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Berton SP Panjaitan menerangkan bahwa hingga Selasa (13/10), 663 hektare lahan terbakar adalah gambut. Semua itu tersebar di enam provinsi prioritas penanggulangan karhutla. Yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
”Jadi per hari kemarin, hari ini kami laporkan bahwa ada 663 hektare lahan gambut yang saat ini terbakar,” ucap Berton dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) pada Rabu (14/10).
Sumber data tersebut sama dengan laporan yang disampaikan oleh Letjen Suharyanto kepada Presiden Prabowo dalam ratas pada Senin (12/10). Sehari kemudian, angka itu bertambah menjadi 663 hektare.
Berton menjelaskan, data itu bersumber dari SiPongi dan laporan petugas di lapangan.
”Memang luas lahan yang kami peroleh adalah tentu ini dari SiPongi, kemudian dari SiPongi ini kami tambahkan dengan luas pengukuran di lapangan. Jadi, SiPongi tambah luas lapangan,” kata dia.
Laporan itu disampaikan secara berjenjang dari level kabupaten dan kota, provinsi, hingga pusat.
Berton mengakui data tersebut bersifat prediktif dan bukan angka pasti. Sebab, tidak mungkin mengukur luasan lahan saat api sedang membara dan membakar titik tertentu. Fokus petugas adalah pemadaman api agar karhutla tidak semakin meluas.
