Jakarta -
Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menekankan lembaganya dibentuk untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat pedesaan, pesisir hingga perkotaan. BRAN mengatakan petani membutuhkan kepastian hak dan dukungan produksi, nelayan menggantungkan hidup pada sumber daya alam di lautan, dan warga perkotaan membutuhkan hunian layak dan akses terhadap sumber penghidupan.
"Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026, Reforma Agraria (yang) sejati harus kita jalankan secara menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tanah pertanian dan masyarakat perdesaan, tetapi juga kehidupan nelayan, masyarakat pesisir, kawasan hutan, kebutuhan perumahan, hingga ruang hidup masyarakat perkotaan," tegas Kepala BRAN Dedi Prasetyo di hadapan para narasumber dan peserta Diskusi Publik Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).
Kepala BRAN Dedi Prasetyo Foto: Dok. Istimewa |
Dedi, yang menghadiri secara daring diskusi bertema 'Jati Diri dan Tantangan BRAN dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati', menyebut pihaknya harus mengorkestrasi kementerian dan lembaga agar kepastian hak dan pemberdayaan ekonomi benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat.
Dalam paparan materi, Dedi mengkompilasi data lintas sektor terkait permasalahan agraria, yakni berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN ada 1.492 kasus konflik pertanahan pada 2026. Lalu Komnas HAM mencatat sekitar 1.700 aduan agraria sepanjang 2023-2026.
Sementara itu, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2025 menunjukkan 341 letusan konflik agraria seluas 914.574 hektare, yang berdampak terhadap 123.612 keluarga di 428 desa. Ketiga sumber tersebut memiliki periode, cakupan, dan metode pendataan berbeda sehingga tidak dapat dijumlahkan secara langsung, namun menggambarkan kompleksitas persoalan agraria yang membutuhkan penanganan terpadu.
Dia lalu memaparkan contoh persoalan agraria yang dialami masyarakat di Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan informasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Yakni warga telah bermukim lebih dari 20 tahun, tetapi masih menghadapi ketidakpastian pengakuan hak atas tanah.
Dia pun membawa informasi tersebut ke Kementerian Kehutanan, yang bersinggungan dengan lahan yang ditempati warga. Tak hanya membawa persoalan ini ke Kementerian Kehutanan, BRAN juga membahas ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kemarin pada saat kami ke Kementerian Kehutanan, mereka menyampaikan bahwa SK Biru itu belum diakui kepemilikannya oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ATR/BPN melihat dari perspektif bahwa pengakuan hak tanah masyarakat itu harus dibuktikan oleh sertifikat," jelasnya.
Dedi berpendapat persoalan tersebut perlu dibahas bersama oleh lintas sektor. Agar, lanjut dia, perbedaan kebijakan tak menghambat pemenuhan hak masyarakat.
Dedi juga melihat masalah tak berhenti hanya pada kepastian hak tanah. Karena 'pekerjaan rumah' selanjutnya adalah pemerintah memastikan dukungan nyata terhadap warga yang menggantungkan hidup dengan bertani, agar tanah dapat menjadi sumber kesejahteraan mereka.
"Termasuk hak mereka untuk mendapat fasilitas pemberdayaan, bibit, pupuk, alsintan, sampai dengan off-taker. Di situ akan terbangun ekosistem, dari mulai hulu sampai ke hilir," urai Dedi.
Tugas Reforma Agraria tak sampai di situ. Dedi menegaskan BRAN perlu mendorong evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. "Setelah nanti kita berikan hak, kita evaluasi mungkin selama setahun, sudah berjalan atau belum. Hambatannya di mana? Tahun berikutnya juga seperti itu," lanjut dia.
Beralih ke persoalan agraria di kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura). Dedi menyebut ini berkaitan dengan penataan kawasan, penguasaan tanah, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang didapat, lanjut dia, sekitar 14.000 hektare kawasan dilepaskan dari sektor kehutanan untuk kepentingan penataan Pantura. Sementara itu, laporan KPA mengindikasikan persoalan agraria yang mencakup sekitar 18.000 hektare.
"BRAN harus melihat bagaimana fakta objektif yang kita temukan di lapangan. Keberpihakan BRAN adalah keberpihakan kepada rakyat. Harus ada solusi-solusi yang terbaik," ujar Dedi.
Dedi menuturkan pendekatan reforma agraria dalam konteks kawasan pesisir perlu memperhatikan akses nelayan terhadap sumber penghidupan, perlindungan ruang hidup masyarakat pesisir, serta keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka. Ia menjelaskan penataan kawasan dan pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan perlindungan hak masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil.
Selanjutnya Dedi membahas contoh konkret konflik agraria yang terjadi di perkotaan, yakni terkait aset PT Kereta Api Indonesia (KAI), masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang belum memperoleh penyelesaian menyeluruh. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan hunian.
"Padahal pemerintah menargetkan tiga juta rumah untuk kepentingan masyarakat. Kalau perumahan-perumahan semuanya kita dorong di pinggiran, masyarakat juga akan jauh dari tempat kerja," ucap Dedi.
Dedi berharap penyediaan rumah rakyat mempertimbangkan akses transportasi, kedekatan dengan tempat kerja, serta kemampuan masyarakat mempertahankan penghidupannya. Bukan hanya soal ketersediaan lahan.
"Jadi konflik yang ada di perkotaan juga, kebutuhannya adalah untuk perumahan bagi masyarakat," tambahnya.
Meski bertugas mengorkestrasi, Dedi menekankan pihaknya tak mengambil kewenangan kementerian atau lembaga lain. Hal itu disampaikan Dedi di depan unsur Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan para akademisi yang hadir sebagai narasumber.
Dalam kesempatan ini, Dedi mengapresiasi guru besar, akademisi, legislator, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2026. Harapannya forum akademis seperti ini dapat memperkaya perspektif kebijakan sekaligus memperkuat koordinasi dan dukungan seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati.
"Sejalan dengan UU Nomor 10 Tahun 2026 dan visi Presiden Republik Indonesia melalui Asta Cita, BRAN mendorong pelaksanaan reforma agraria yang memberikan manfaat bagi rakyat. Karena itu, penyelesaian konflik, pengurangan ketimpangan, dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan bersama," pungkas dia.
Pada paparannya, Dedi menyampaikan Lima Prioritas Strategis BRAN, yang berisi arah strategis penyelenggaraan reforma agraria, yakni:
1. Penataan aset: Mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan memperkuat kepastian hak masyarakat.
2. Penataan akses: Memperluas akses pembiayaan, teknologi, koperasi, pendampingan, kemitraan usaha, dan pasar.
3. Penyelesaian konflik: Memperkuat penanganan konflik, perlindungan masyarakat, dan pemulihan hak secara berkeadilan.
4. Integrasi data agraria: Membangun tata kelola dan koordinasi data lintas sektor untuk mendukung kebijakan yang lebih akurat.
5. Reforma agraria berkelanjutan: Memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat.
(aud/fas)