Jakarta -
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menjelaskan maksud ide Wapres dijabat oleh lebih dari satu orang yang kini ramai diperbincangkan. Sultan mengatakan gagasannya tersebut bukan diterapkan untuk sekarang.
"Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional," kata Sultan kepada wartawan, Minggu (22/11/2026)
Sultan menjelaskan alasan idenya, karena Indonesia negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, jumlah penduduknya besar, ribuan pulau, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam.
Sultan mengingatkan agar tidak lupa bahwa Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun Indonesia merdeka.
"Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah," ujarnya.
Menurut Sultan, perlu dipikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah. Maksudnya, bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi justru agar saling melengkapi.
"Apakah gagasan Wakil Presiden lebih dari satu merupakan jawaban yang paling tepat? Belum tentu juga. Itulah mengapa saya justru ingin gagasan ini dibahas, diuji, dikritisi, bahkan diperdebatkan secara terbuka oleh para ahli tata negara, akademisi, politisi, dan masyarakat," ucap Sultan.
Sultan memahami gagasannya terdengar tidak biasa, bahkan mungkin terlalu jauh dari sistem yang dikenal sekarang. Apalagi, menurut Sultan, idenya muncul ketika perhatian publik tertuju pada isu Wapres yang kini kosong.
"Jadi kalau ada yang kaget, tidak setuju, atau mengkritik, bagi saya itu sangat wajar. Saya menghargai semua pandangan tersebut. Justru dalam demokrasi, kita membutuhkan ruang untuk mendiskusikan gagasan baru, termasuk gagasan yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya," sebutnya.
"Saya juga ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi. Kalau suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat," tambah Sultan.
Sultan menegaskan tidak sedang mencari sensasi dan tidak ada pemikiran ke kepentingan politik tertentu. Sebagai bagian dari salah satu pemimpin yang dipercaya menjabat lembaga negara, khususnya membawa aspirasi daerah, Sultan merasa punya tanggung jawab moral untuk ikut menyumbangkan pemikiran bagi masa depan Indonesia.
"Boleh jadi gagasan saya belum sempurna. Boleh jadi ada kekurangan. Karena itu saya terbuka untuk menerima masukan, kritik, dan pemikiran yang lebih baik. Yang ingin saya dorong sebenarnya sederhana: bagaimana Indonesia ke depan semakin kuat, pemerintahannya semakin efektif, hubungan pusat dan daerah semakin baik, dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa memiliki kesempatan, harapan, serta masa depan yang sama dalam republik ini. Bagi saya, itulah yang jauh lebih penting daripada perdebatan tentang jumlah Wakil Presiden," imbuhnya.
(rfs/knv)