Jakarta -
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Sultan menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Sultan merespons pernyataan Prabowo saat menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan rencana penambahan alokasi anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar untuk setiap kabupaten/kota.
"Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal pada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah," ujar Sultan melalui keterangannya, Senin (16/11/2026).
Menurut Sultan, komitmen pemerintah pusat tersebut perlu disambut dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menyusun rencana belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Yang paling penting adalah bagaimana para Gubernur, Bupati dan Walikota segera menyiapkan rencana belanja pada belanja modal yang lebih berdampak. Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan tambahan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp 20 miliar untuk setiap kabupaten. Tambahan anggaran tersebut akan diberikan dalam waktu dekat sebagai bagian dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran negara.
Janji itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
"Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp 100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp 20 miliar," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, tambahan anggaran tersebut bersumber dari penghematan belanja barang dan jasa pemerintah yang selama ini dinilai belum efisien. Kepala Negara menyebut belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 30 persen atau setara Rp 400 triliun diperkirakan dapat dihemat melalui pembenahan pengadaan barang dan jasa yang selama ini rawan penggelembungan harga.
"Dari Rp1.200 triliun, diperkirakan 30 persen hangus karena mark up, penggelembungan, alias korupsi," ujarnya.
(ega/ega)