JawaPos.com – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, pernyataannya soal gagasan mengenai kemungkinan memiliki lebih dari satu wakil presiden (wapres) bukanlah pemikiran yang baru muncul belakangan ini. Dia mengaku telah menyampaikan ide tersebut sejak 2019, sebagai bagian atas pengembangan sistem kepemimpinan nasional di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Sultan menyusul polemik perbincangan publik seiring munculnya wacana mengenai jumlah wakil presiden.
"Pertama, ini bukan gagasan baru. Saya sudah lontarkan sejak 2019. Rekaman videonya masih ada. Jadi, ide ini sebenarnya sudah cukup lama menjadi bagian dari pemikiran saya tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional," kata Sultan dalam keterangannya, Minggu (22/11).
Menurut Sultan, pemikiran tersebut berangkat dari karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar. Menurutnya, kondisi geografis serta keberagaman masyarakat membuat setiap daerah memiliki karakteristik, kebutuhan, dan persoalan yang tidak selalu sama.
"Karena Indonesia ini negara yang sangat unik. Wilayahnya begitu luas, penduduknya besar, pulaunya ribuan, suku, budaya, adat istiadat, serta persoalan setiap daerah juga sangat beragam," ujarnya.
Dia juga mengingatkan, terbentuknya Republik Indonesia tidak terlepas dari semangat persatuan berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Mulai dari kerajaan, kesultanan, hingga seluruh elemen bangsa memiliki cita-cita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan dan membangun negara.
Karena itu, ia menilai perlu ada pemikiran mengenai sistem kepemimpinan nasional yang mampu menjangkau seluruh wilayah secara lebih optimal. Ia menekankan, penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah serta pemberian ruang lebih luas bagi aspirasi daerah menjadi hal penting untuk dipertimbangkan.
"Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah," jelasnya.
Sultan menambahkan, keseimbangan antara kekuatan politik nasional dan kepentingan daerah perlu terus diperhatikan. Dia menegaskan, keduanya tidak seharusnya dipertentangkan karena memiliki peran yang dapat saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan.