Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Organisasi, Ideologi, Kaderisasi, dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah Agung Danarto mengatakan belum ada nama calon Ketua Umum PP Muhammadiyah untuk periode 2027-2032.
Menurut Agung, proses penjaringan calon anggota pimpinan belum dimulai karena masih menunggu setiap anggota Tanwir mengajukan nama-nama kandidat.
“Calon-calonnya sampai sekarang belum ada karena masih menunggu nanti masing-masing anggota Tanwir mencalonkan. Masing-masing akan mencalonkan 13 orang. Siapa nama yang muncul kita belum tahu karena proses penjaringannya belum ada,” kata Agung kepada wartawan saat penutupan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (15/11).
Agung menjelaskan, mekanisme pemilihan anggota PP Muhammadiyah periode 2027-2032 telah ditetapkan dalam Tanwir yang berlangsung pada 13-15 November 2026 di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah.
“Kita tetap menggunakan pola yang selama ini sudah dipakai, yaitu masing-masing anggota Tanwir nanti mencalonkan masing-masing 13 orang,” ujarnya.
Mekanisme Pemilihan Ketum Muhammadiyah
Agung menjelaskan, setiap anggota Tanwir akan mengusulkan 13 nama untuk menjadi calon anggota PP Muhammadiyah periode 2027-2032.
Nama-nama yang diusulkan tersebut, kata Agung, akan dihubungi oleh PP Muhammadiyah melalui panitia pemilihan untuk mengikuti tahapan berikutnya.
“Nah, kemudian dari 13 orang inilah akan dihubungi oleh PP Muhammadiyah, oleh panitia pemilihan, dan nanti secara berjenjang bertahap akan memilih 13 orang di Muktamar yang akan datang,” jelasnya.
Setelah 13 anggota PP Muhammadiyah terpilih dalam Muktamar, mereka akan bermusyawarah untuk menentukan Ketua Umum PP Muhammadiyah dari antara anggota terpilih tersebut.
“Kalau proses pemilihan ketua umumnya nanti kalau Muktamar sudah menghasilkan memilih 13 anggota pimpinan, yang 13 inilah nanti akan memilih ketua umum, salah satu dari 13 tadi itu,” tutur Agung.
Agung mengatakan, proses pendataan nama peserta Muktamar masih akan dilakukan setelah kuota utusan ditetapkan.
“Diharapkan kira-kira sekitar tiga bulan sebelum pelaksanaan Muktamar sudah ada nama-nama yang terdaftar komplet menjadi peserta Muktamar yang akan datang,” terangnya.
Ketum Tak Dilarang Menjabat di Pemerintahan
Agung juga menjelaskan aturan mengenai kemungkinan Ketua Umum PP Muhammadiyah merangkap jabatan di pemerintahan.
Ia menyebut, hingga saat ini belum ada aturan resmi yang melarang Ketua Umum PP Muhammadiyah menduduki jabatan di pemerintahan.
“Sampai saat ini tidak ada larangan (jabat di pemerintahan). Yang dilarang hanya tidak boleh merangkap pengurus partai politik. Ya, kalau partai politik enggak boleh memang,” kata Agung.
Agung menegaskan, larangan rangkap jabatan yang berlaku saat ini hanya berkaitan dengan posisi sebagai pengurus partai politik.
“Kalau pemerintahan sampai saat ini belum ada larangan tentang itu ya. Ya formalnya enggak ada larangan,” ujarnya.
Ia mengatakan, memang terdapat aspirasi agar Ketua Umum PP Muhammadiyah tidak merangkap jabatan di pemerintahan, tetapi hal tersebut belum menjadi keputusan resmi organisasi.
“Bahwa ada suara-suara yang menghendaki agar tidak di pemerintahan itu belum merupakan putusan resmi,” lanjut Agung.
Menurut Agung, aturan mengenai rangkap jabatan tersebut masih dapat dibahas kembali dalam Muktamar Muhammadiyah mendatang.
“Iya. Di Muktamar,” pungkas dia.
