JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp 10,79 miliar yang disoroti Indonesia Corruption Watch (ICW). Pasalnya, anggaran tersebut digunakan untuk kerja sama publikasi melalui PT Rans Animasi Indonesia milik Raffi Ahmad pada periode 2025–2026.
KKP menyatakan, kerja sama dengan sejumlah kreator konten merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk menyosialisasikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kementerian.
Pemilihan mitra publikasi juga disebut telah mempertimbangkan kebutuhan jangkauan informasi sesuai cakupan program KKP yang bersifat nasional.
"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," tulis keterangan resmi KKP, dikutip Rabu (11/11).
Pertimbangan tersebut dinilai penting karena program-program KKP memiliki cakupan nasional. Dengan menggandeng mitra yang memiliki karakteristik audiens berbeda, pemerintah berharap informasi mengenai kebijakan dan program prioritas dapat menjangkau masyarakat secara lebih efektif.
KKP juga menjelaskan bahwa strategi komunikasi publik tidak hanya mengandalkan influencer. Kementerian juga memanfaatkan berbagai platform, mulai dari media massa cetak, televisi, media digital, hingga kanal komunikasi lainnya.
KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kerja sama itu mencakup pemanfaatan jaringan distribusi serta kolaborasi dengan sejumlah kreator konten.
"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," demikian keterangan KKP.
KKP mengakui perhatian dan masukan publik terkait pengadaan tersebut menjadi bahan evaluasi. Kementerian menyatakan berkomitmen menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel serta mematuhi ketentuan yang berlaku.
