Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

KKP Terbitkan Aturan Jual Beli Karbon Biru, Nelayan-Pemilik Lahan Dapat Manfaat

KKP meluncurkan Permen KP 17/2026 yang mengatur jual beli karbon biru. Aturan itu memberikan kepastian manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Detik 3 menit baca 0 komentar
KKP Terbitkan Aturan Jual Beli Karbon Biru, Nelayan-Pemilik Lahan Dapat Manfaat
Foto: Detik

Antalya -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon di Sektor Kelautan dan Perikanan. Aturan ini menjadi landasan penyelenggaraan perdagangan karbon biru atau blue carbon, sekaligus memberikan kepastian pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Peluncuran aturan tersebut dilakukan di Paviliun Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (18/11/2026). Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, A Koswara, mengatakan regulasi ini memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proyek karbon biru.

Bagi nelayan dan masyarakat pesisir, aturan tersebut mengatur pembagian nilai manfaat dari proyek karbon. Sementara bagi pengusaha, regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui perdagangan karbon.

"Dengan adanya peraturan ini, maka semua pihak, semua stakeholder bisa terlibat dan diatur secara fair, secara jelas. Semua pihak bisa transparan melihat mekanisme nilai karbon yang dihasilkan," kata Koswara kepada wartawan.

Koswara memastikan masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, tetapi juga mendapatkan bagian dari manfaat ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, pembagian keuntungan akan dihitung berdasarkan keterlibatan masing-masing pihak.

"Kalau misalnya ekonomi, itu sharing-nya berapa persen, itu kelihatan. Tiap-tiap daerah itu akan dihitung semua pihak ini keterlibatannya, baik itu pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, pekerja yang ikut di dalam proyek, maupun masyarakat yang terdampak," jelasnya.

Terkait kerja sama internasional, Koswara menyebut sejumlah proyek yang menandatangani kesepakatan di COP31 masih berupa inisiatif dari para pengusul proyek atau proponen. Dia menyebut terdapat inisiatif dari sejumlah mitra, di antaranya BNP, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Sementara itu, dukungan pemerintah Indonesia saat ini difokuskan pada penyediaan regulasi.

"Yang tadi tanda tangan itu, itu baru inisiatif dari proponen ya. Ada dari BNP, kemudian dari Amerika Serikat. Kemudian ada juga dari Korea. Kalau yang sekarang ini baru dari inisiatif proponen saja. Dukungan dana dari pemerintah kita berupa supporting regulasi saja sekarang," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (Yakopi) selaku pelaksana proyek, Melinda Suriani Harefa, mengatakan pihaknya saat ini mengelola sekitar 13.500 hektare kawasan dari Sumatera hingga Sulawesi. Dalam menjalankan proyek tersebut, Yakopi bekerja sama dengan sejumlah mitra internasional, di antaranya VNV dari India, ClaimCo dari Amerika Serikat, serta mitra dari Jepang.

Melinda menyebut kehadiran Permen KP 17/2026 membantu pihaknya dalam memberikan kepastian kepada investor maupun pemberi pinjaman (lender) mengenai mekanisme pelaksanaan proyek karbon biru di Indonesia.

"Pendanaan ini bisa dari awal project, dari penanaman, pemeliharaan sampai kepada benefit sharing. Kemudian rata-rata project ini adalah 30 sampai 40 tahun durasinya untuk signing dengan investor," jelas Melinda.

Melinda menjelaskan proyek karbon biru membutuhkan pendanaan jangka panjang, mulai dari tahap penanaman, pemeliharaan kawasan, hingga pembagian manfaat ekonomi kepada masyarakat pesisir.

Di kesempatan yang sama, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Haruki Agustina, mengatakan karbon biru menjadi salah satu sektor baru yang akan diperhitungkan dalam komitmen iklim Indonesia melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Menurutnya, pengembangan sektor ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

"Ini sebenarnya membangun, mendorong robust managing on climate implementation," tutupnya.

(azh/eva)



Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.