Tersangka kasus dugaan suap terkait BPN di KPK, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, mengklaim pernah memberikan uang Rp 70 miliar untuk Nahdlatul Ulama (NU). Klaim itu disampaikan Fahd kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di KPK pada Selasa (17/11).
“Saya ngasih Rp 70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Untuk Nahdlatul Ulama saya kasih 3,9 juta dolar, saya kasih. Ya,” kata Fahd.
Ia juga tidak merinci kapan uang itu diberikan, kepada siapa di lingkungan NU, lewat mekanisme apa, maupun kaitannya dengan perkara yang menjeratnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fahd menyatakan KPK salah menangkapnya. Ia tidak merinci dasar pernyataan itu. Klaim-klaim tersebut disampaikan sepihak oleh Fahd dan belum diverifikasi.
Secara terpisah, Mantan Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan tidak ada aliran dana dari perkara dugaan korupsi di Kementerian ATR/BPN. Kasus itu ramai dikaitkan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membiayai Muktamar NU.
Gus Ipul mengatakan, dirinya mengetahui proses penyelenggaraan dan pembiayaan Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27-31 Agustus 2026.
"Sebagai Ketua Panitia, saya pastikan tidak ada kaitan kasus yang sedang ramai dibicarakan ini dengan Muktamar. Saya pastikan itu tidak ada," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (17/9).
Ia meminta masyarakat tidak membangun kesimpulan sebelum ada fakta dan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
"Saya berharap jangan membangun opini-opini seakan-akan ada kaitannya dengan Muktamar, dengan peserta Muktamar, atau ada aliran-aliran yang berkaitan dengan Muktamar. Kita tunggu saja penjelasan resminya dari KPK," ujarnya.
Belum ada keterangan terbaru dari Gus Ipul mengenai tudingan Fahd.
Kasus BPN
Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada Senin (14/9). Operasi yang menjangkau sejumlah titik di Jabodetabek itu mengamankan 19 orang, berikut uang tunai sekitar Rp 106,3 miliar sebagai barang bukti.
Setelah pemeriksaan awal, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat kementerian, pimpinan kantor pertanahan daerah, petinggi korporasi, dan pihak swasta. Tiga di antaranya adalah Lampri (Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN), I Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), dan Adrianto Pitojo Adi (Direktur Utama PT Summarecon Agung).
Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Rizal Pahlevi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Dari hasil penyidikan sementara, kasus ini diduga berpusat pada suap dalam pengurusan administrasi pertanahan, terutama proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam mutasi dan promosi jabatan serta layanan publik di Kementerian ATR/BPN.
Belakanga, Fahd Arafiq diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan kebocoran informasi perkara tersebut. Ada 3 pegawai KPK yang sedang diperiksa secara etik.