JawaPos.com - Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II menangkap tersangka kasus pembunuhan Bripda Oktavianus Buara pada 16 April 2024. Penangkapan algojo berinisial HS itu terjadi pada Kamis malam pekan lalu (12/11).
Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto mengungkapkan bahwa penangkapan berlangsung di Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. HS ditangkap oleh pasukan TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 122 Tombak Sakti.
”Berawal dari informasi Satgas Prayudha Mamta serta kejelian Pasukan Pamtas Statis RI-PNG Yonif 122 Tombak Sakti, HS beserta 3 rekannya berhasil dibekuk dalam sweeping di Jalan Trans Papua Jayapura–Wamena,” kata Lucky dalam keterangan resmi pada Senin (16/11).
Lucky menyebut, HS merupakan salah satu buron dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Yahukimo. Dia sudah menjadi DPO sejak 2024 lalu. Dia berhasil lari dari kejaran petugas dengan cara menyembunyikan identitas dan terus bersembunyi di antara masyarakat
Menurut Lucky, HS adalah salah satu otak dan algojo yang menyebabkan Bripda Octavianus Buara gugur dalam tugas. Dalam penangkapan HS, para prajurit TNI juga mendapati sejumlah barang bukti yang terdiri atas telepon genggam, uang tunai, emas seberat 5 gram, berbagai merek miras, dan kalung motif bintang kejora.
Jenderal bintang tiga TNI AD itu memastikan bahwa saat ini HS dan ketiga rekannya sudah diserahkan kepada Polres Keerom. Selain itu, barang bukti yang diamankan juga ikut diserahkan kepada petugas kepolisian. Mereka diserahkan kepada polisi untuk menjalani proses hukum,
”Dalam kesempatan ini, kami kembali menghimbau sekaligus mengajak pimpinan, anggota, dan simpatisan KEP yang masih berada di hutan untuk segera menyerah, meletakkan senjata, dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi untuk bersama-sama membangun Papua,” ajak Lucky.
Jika terus bersama Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Lucky tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas. Khususnya saat berhadapan dengan situasi tertentu yang membahayakan keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.
”Mengingat prinsip salus populi suprema lex esto, yakni keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, senantiasa menjadi pedoman,” tegasnya.