JAKARTA, iNews.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) meminta seluruh instansi pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan digital. Ancaman tersebut diduga berkaitan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN), meski hingga kini belum terverifikasi.
Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi, Aries Kusdaryono mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan untuk mencegah gangguan terhadap infrastruktur digital dan keberlangsungan layanan publik.
“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11/2026).