Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Komisi I DPR dan Kemhan Bakal Bentuk Pokja Bahas Revisi UU Pertahanan

Komisi I DPR akan bentuk kelompok kerja (pokja) bersama Kemhan, membahas penyempurnaan UU Pertahanan Negara. Menurutnya, UU Pertahanan perlu dikaji kembali.

Detik 3 menit baca 0 komentar
Komisi I DPR dan Kemhan Bakal Bentuk Pokja Bahas Revisi UU Pertahanan
Foto: Detik

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan Komisi I DPR akan membentuk kelompok kerja (pokja) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membahas penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menurutnya, UU Pertahanan perlu dikaji kembali.

"Menurut saya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memang perlu dikaji kembali agar sesuai dengan perkembangan situasi keamanan dan kebutuhan pertahanan Indonesia," kata Dave kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Politkus Golkar ini mengatakan revisi UU Pertahanan nantinya akan mengevaluasi strategi pertahanan negara dalam menjawab berbagai tantangan global. Selain itu, koordinasi antarkementerian dan lembaga juga perlu diperkuat agar seluruh unsur pertahanan dapat bekerja secara terpadu dengan pembagian tanggung jawab yang jelas.

"Dalam revisi ini, kita perlu melihat kembali apakah strategi pertahanan negara sudah cukup menjawab tantangan saat ini, termasuk konsep pertahanan defensif aktif," ucapnya.

Komisi I DPR, kata dia, telah berdiskusi dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana penyempurnaan UU tersebut. Selanjutnya, akan dibentuk pokja antara Komisi I DPR dan Kemhan.

"Ke depan, direncanakan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan tim ahli dari Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR RI untuk mendalami materi yang perlu diperbarui. Jadi, pembahasannya masih dalam tahap awal dan belum memasuki pembahasan revisi secara formal," ungkapnya.

Menurut Dave, revisi UU Pertahanan harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia menjaga kedaulatan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab itu, proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang.

"Proses penyusunannya perlu dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kita ingin memiliki sistem pertahanan yang semakin kuat, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.

Sebelumnya, Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di DPR RI. Sjafrie mengaku membahas perihal Undang-Undang Pertahanan.

"Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan," kata Sjafrie setelah bertemu dengan Dasco, Kamis (19/11).

Sjafrie menyebutkan UU Pertahanan yang ada saat ini sudah lama tidak dievaluasi. Menurut dia, usia UU tersebut sudah 24 tahun.

"Undang-Undang Pertahanan yang Nomor 3 Tahun 2002 itu sudah lama sekali, 24 tahun, belum mengadakan satu penyempurnaan. Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi," ucap dia.

"Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002. Oleh karena itu, saya datang ke Pak Sufmi Dasco untuk menyatakan niat itu dan disambut dengan baik dengan rencana kami akan mengadakan satu rencana revisi," lanjut dia.

(ial/amw)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.