Lewati ke konten utama
tvbangsa.id

Lanjutkan dari posisi terakhir

Komisi I DPR Usul RUU AI Masuk Prolegnas Jangka Menengah

Komisi I DPR RI mengusulkan RUU AI masuk Prolegnas jangka menengah. Waka Komisi I DPR Dave Laksono menekankan pentingnya pengaturan AI di Indonesia.

Detik 2 menit baca 0 komentar
Komisi I DPR Usul RUU AI Masuk Prolegnas Jangka Menengah
Foto: Detik

Jakarta -

Komisi I DPR RI mengusulkan RUU tentang Kecerdasan Artifisial (AI) masuk di pembahasan program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyebut RUU ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman seiring berkembangnya teknologi.

Rapat pembahasan RUU Prolegnas digelar di ruang Baleg, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dave mengatakan perlu ada pengaturan terkait AI di Indonesia.

"Dan satu lagi, yang bisa masuk di usulan jangka menengah, yaitu RUU tentang Kecerdasan Artifisial. Karena ini menjadi suatu kebutuhan karena sesuai perkembangan zaman dan juga teknologi per saat ini sehingga ada perlu pengaturannya karena melihat dengan best case practices di seluruh dunia, tentang artificial intelligence itu sudah ada aturan-aturan yang detail dari pemerintah masing-masing," kata Dave kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Dave menyinggung soal pengaturan AI di negara Malaysia hingga Singapura. Dave mengatakan pengaturan soal AI di RI belum ada hingga kini.

"Contohnya seperti Malaysia, Singapura, itu kalau untuk negara-negara dekat. Kalau untuk negara-negara yang jauh seperti Eropa dan Amerika Serikat, itu sudah lebih jauh lebih dalam pengaturannya," ujar Dave.

"Nah, sementara kita ini masih belum ada sehingga kita membutuhkan peraturan tersebut, sehingga agar bisa dimasukkan kalau tidak di jangka jangka pendek, ya jangka menengah," tambahnya.

Ia menyebut untuk saat ini ada sejumlah RUU yang tengah dibahas oleh Komisi I DPR. Salah satu yang dibahas intens adalah RUU Ketahanan Keamanan Siber.

"Kami dari Komisi I menyampaikan bahwa ada sejumlah undang-undang yang sekarang sedang dalam pembahasan. Saat ini juga Panja RUU Ketahanan Keamanan Siber sekarang sedang bekerja dengan pemerintah," ujar Dave.

"Lalu RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah diputuskan di Baleg dan sudah diputuskan di rapat paripurna, telah diserahkan ke pemerintah dan pemerintah telah mengirim surpres-nya, sekarang yang tinggal ditunggu adalah DIM-nya," tambahnya.

Komisi I DPR akan membahas soal RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Ia menyebut ada satu pasal yang diubah mengikuti keputusan MK.

"Lalu ada satu lagi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Ini nggak panjang, hanya ada satu pasal yang harus diubah sesuai dengan putusan MK," imbuhnya.

(dwr/eva)

Komentar (0)

Memuat komentar…

Komentar gagal dimuat.