Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, Fokus Kembalikan Harta Hasil Kejahatan

JawaPos.com - Komisi III DPR RI terus menggenjot pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengembalian kekayaan hasil kejahatan, agar pelaku tidak sampai menikmatinya.

Untuk itu, Komisi yang membidangi penegakan hukum dan keamanan itu menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN).

Dalam kesempatan itu, Ketua DPP Bidang Hukum ARUN, Yudi Rijali Muslim, mendorong pemerintah dan DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

Regulasi tersebut dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat pemberantasan kejahatan sekaligus memastikan hak-hak masyarakat yang dirugikan dapat dipulihkan.

Ia mengaku telah melakukan serangkaian kajian internal, dengan melibatkan kalangan akademisi, serta menyerap aspirasi masyarakat melalui survei.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kontribusi organisasi dalam memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi perampasan aset.

Menurut dia, pembentukan RUU Perampasan Aset harus berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, regulasi ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

"UU Perampasan Aset ini diharapkan mampu mengembalikan hak rakyat dan memutuskan keuntungan kejahatan. Seperti yang kita tahu, mengembalikan hak rakyat dalam hal ini korupsi, tentu merampas sumber daya yang harusnya ada, seperti infrastruktur, pendidikan, pengentasan kemiskinan maupun kesehatan," kata Yudi dalam RDPU dengan Komisi III DPR, Rabu (11/11).